JENEPONTO, BACAPESAN – Menjelang pelaksanaan Pilkada Bupati Jeneponto yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, kembali menegaskan pentingnya netralitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Junaedi mengingatkan bahwa seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai bagian dari kampanye politik.
“Untuk jadi perhatian Bapak Ibu pimpinan OPD, khususnya pengelola dan penyalur bantuan kepada masyarakat, sedapat mungkin diingatkan masyarakat bahwa bantuan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada, melainkan murni merupakan program pemerintah,” ujar Junaedi.
Penegasan ini disampaikan mengingat suhu politik yang cenderung meningkat menjelang Pilkada. Junaedi berharap agar masyarakat tidak salah paham mengenai tujuan program bantuan, serta memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari muatan politis.
Melalui Humas, Junaedi B menyampaikan harapannya, “Kami berharap OPD dapat menjelaskan secara rinci kepada penerima manfaat bahwa bantuan tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik,” tambahnya.
Selain itu, Pj Bupati juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan. “Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur dan tulus. Pastikan bahwa program-program pemerintah dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu,” tutup Junaedi.
Sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas, Junaedi juga mengimbau masyarakat agar tetap kooperatif dan berani melaporkan jika menemukan adanya oknum di jajaran pemerintah daerah yang mencoba memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik dalam rangka Pilkada. “Saya minta kepada seluruh masyarakat, jika ada oknum yang berupaya mengaitkan bantuan dengan kegiatan politik atau Pilkada, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas menjelang Pilkada Bupati Jeneponto yang akan datang. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah tanpa ada intervensi politik. (*)
