BACAPESAN – Pernyataan Ridwan Kamil saat melakukan kampanye di Jakarta kini jadi sorotan tajam publik. Bahkan di media sosial, banyak aktivis dan tokoh publik yang mengkritik komentarnya itu.
“Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibirrahman, akan diurus lahir-batin oleh Bang Ali Lubis, akan diberi sembako oleh Bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian,” ujar Ridwan Kamil dalam penggalan video pidato kampanye yang kini beredar di media sosial.
Terkait hal itu, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian pada video ini.
“Pertama, RK mengulang kembali praktik insensitif yang telah dilakukan Suswono, calon wakilnya, sebelumnya. Pernyataan ini sangat merendahkan dan melanggengkan stigma pada para perempuan. Tidak pantas pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang calon pejabat publik,” tulis Saidiman melalui tulisannya di media sosial X, dikutip Jumat (22/11/2024).
Kedua, lanjut Saidiman, ini adalah momen kampanye di mana sang calon sedang mengemukakan janji. Apakah Habiburrahman, Ali Lubis, Adnan, dan Rian yang disebut dalam pidato itu memang masuk dalam skema pendanaan program kebijakan Ridwan Kamil ke depan? Rasanya tidak mungkin.
Mungkin Ridwan Kamil sedang bercanda. Dengan kata lain dia tidak sungguh-sungguh ketika mengemukakan janjinya. Dia bermain-main dengan janji politiknya.
“Kalau dia bisa bermain-main dengan satu janji politik, apakah janji-janji politik lain bisa dianggap serius?” ujar akademisi Ilmu Politik UI ini.
Kalau diperhatikan, lanjut Saidiman, sebenarnya ada sejumlah janji calon gubernur ini yang rasa-rasanya mengandung unsur main-main.
Pertama, memberi insentif tiga bulan pada para gen-Z yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Uangnya pakai apa? Kedua, co-working spaces akan digratiskan. Co-working spaces itu bisnis swasta, mau dibayarin semua atau dipaksa gratis?
“Ketiga, gratis minum kopi. Keempat, memindahkan balaikota ke Jakarta Utara. Keempat, bangun gym di halte. Kelima, mobil Curhat. Dan sejumlah program lain yang terasa seperti main-main,” kritiknya.
Betapa pun besarnya APBD Jakarta, kota ini memiliki banyak persoalan besar yang butuh perencanaan pendanaan yang sangat serius. Tidak ada ruang di Jakarta untuk program main-main.
“68 persen warga Jakarta lulusan SLTA ke atas. Mereka memiliki akses informasi yang baik. Mereka bukan pemilih yang bisa dipermainkan,” tutup Saidiman Ahmad. (JP)
