PAREPARE, BACAPESAN.COM – Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) mitra BaKTI Kota Parepare memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan 16
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Pantai Lumpue, Selasa, 3 Desember 2024.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Acara itu dirangkaikan dengan pencanangan kelurahan inklusif serta pameran produk unit usaha Kelompok Konstituen (KK), khususnya kelompok disabilitas.
Sekretaris Daerah Kota Parepare, HM Husni Syam, hadir membuka kegiatan itu. Ia didampingi sejumlah pejabat, termasuk Kapolres Parepare AKBP Arman Muis, Kepala Kejari Abdillah, Dandim 1405 Letkol Kav Soaduon Dody Dapot Simanjuntak, Danyon Brimob Kompol Ramli, dan Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah.
Hadir pula pimpinan SKPD Pemkot Parepare, tokoh masyarakat, organisasi disabilitas, pemerhati perempuan dan anak, serta kelompok paralegal dan praktisi hukum.
Dalam sambutannya, Husni Syam menyatakan bahwa peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas, menghapus stigma, dan mendorong kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.
“Hari Disabilitas Internasional 2024 menjadi momen penting untuk memperkokoh komitmen bersama dalam mewujudkan kesetaraan hak dan peluang bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perayaan ini sekaligus menegaskan peran penting penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, mengungkapkan pentingnya inklusivitas dalam program pembangunan. Ia menyoroti standar operasional program inklusi yang didukung oleh Kedutaan Besar Australia, termasuk komitmen terhadap anti kekerasan dan kesetaraan.
Menurutnya, banyak hal yang masih perlu dibenahi terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Parepare, seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan fasilitas ramah disabilitas di kantor pemerintahan.
“Inklusivitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang memberikan ruang dan akses bagi semua. Penting ada pelatihan teknis untuk mencetak penerjemah bahasa isyarat di Parepare agar forum-forum publik bisa diakses penyandang disabilitas,” ujar Ibrahim.
Ibrahim juga mengapresiasi instansi yang telah menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti bidang miring dan kursi roda. Namun, ia menekankan perlunya replikasi program inklusi di seluruh wilayah Parepare.
“Empat kelurahan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan program inklusi ini. Kami berharap program ini tidak berhenti sebagai pilot project, tetapi menjadi model yang dapat diterapkan di tempat lain,” tandasnya.(*)
