JAKARTA, BACAPESAN – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), menanggapi isu adanya upaya dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari kalangan partai politik, untuk merebut kursi kepemimpinan PMI. Nama politikus Partai Golkar, Agung Laksono, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang ingin menggantikan JK sebagai ketua umum organisasi kemanusiaan tersebut.
JK menegaskan bahwa semua orang yang ingin memimpin PMI harus memenuhi syarat dan mengikuti aturan organisasi yang telah ditetapkan. “Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam,” ujar JK di Kota Mataram, Selasa (3/12), seperti dilansir dari Antara.
Mantan Wakil Presiden RI itu menambahkan bahwa kepemimpinan di PMI tidak hanya membutuhkan kapasitas organisasi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kerja-kerja kemanusiaan. Menurutnya, Ketua Umum PMI harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
JK memilih untuk tidak terlalu banyak berkomentar terkait langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh kubu Agung Laksono dalam upaya merebut kursi ketua umum PMI. “Langkah Agung, saya belum tahu,” katanya singkat.
Isu pergantian ketua umum ini mencuat menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 pada Desember 2024. Rumor tersebut semakin hangat setelah mantan Menteri ESDM sekaligus eks Sekjen PMI, Sudirman Said, mengungkapkan adanya surat dari Komite Donor Darah Indonesia.
“Siapa pun yang ingin menjadi pimpinan di PMI harus dilakukan dengan cara yang baik. Perebutan kekuasaan tidak pantas bagi organisasi kemanusiaan seperti ini,” tegas Sudirman.
Isu ini mencerminkan dinamika internal di tubuh PMI yang semestinya tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan etika organisasi. JK berharap bahwa proses menuju kepemimpinan yang baru dapat berjalan sesuai aturan, tanpa intrik politik yang merusak kredibilitas PMI. (FA)