JAKARTA, BACAPESAN– Sebanyak 57 pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara penghargaan ini digelar pada Kamis malam (12/12) di Hotel J.W. Marriott, Jakarta Selatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan pengembangan dari Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang sebelumnya digelar pada September 2024. “Saat itu, penilaian hanya ditujukan untuk penjabat kepala daerah. Kini, penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah definitif,” ujar Tito.
Menurut Tito, apresiasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja kepala daerah definitif dan penjabat kepala daerah. “Ini momentum tepat untuk mengetahui mana yang lebih unggul dalam memimpin—kepala daerah hasil pilkada atau penjabat kepala daerah yang ditunjuk,” tambahnya.
Tito menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Ia juga memastikan penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang benar-benar layak menerimanya. “Penerima apresiasi ini adalah mereka yang telah membuktikan kerja nyata,” katanya.
Proses seleksi dimulai dengan pengumpulan data sekunder oleh Kemendagri dan Tempo Media Group. Data tersebut mencakup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, dan Indeks Daya Saing Daerah BRIN. Dari data ini, dilakukan penilaian awal dengan bobot 40 persen.
Tahap kedua melibatkan survei persepsi publik terhadap 81 daerah unggulan. Survei ini dilakukan diam-diam dengan melibatkan 5.560 responden dan memiliki bobot 30 persen. Selanjutnya, finalis diundang untuk mempresentasikan kinerja mereka di Jakarta pada 2-4 Desember 2024. Penjurian dilakukan oleh sejumlah pakar, termasuk pejabat Kemendagri dan Direktur Tempo Media Group.
Penerima penghargaan berasal dari berbagai kategori, termasuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Contohnya, DKI Jakarta meraih penghargaan Kinerja Total di kategori provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi diakui dalam kategori Daya Saing Daerah untuk wilayah kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah.
Direktur Tempo Data Science, Philipus Parera, menyoroti pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan bangsa. “Inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menambahkan, jumlah inovasi yang diajukan dalam penghargaan tahun ini mencapai 31.715, meningkat 11,14 persen dari tahun sebelumnya. Ia berharap keberhasilan ini dapat menginspirasi daerah lain untuk terus berinovasi.
“Penghargaan ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ribka.
Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja dan inovasi mereka untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.
