PAREPARE, BACAPESAN.COM – Program makan bergizi gratis untuk ribuan peserta didik di Kota Parepare belum dianggarkan secara spesifik dalam APBD 2025. Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang diterima oleh DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.
Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan makan gratis ini awalnya belum di anggarkan dalam APBD 2025. Karena dari penjelasan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) itu belum ada juknisnya.
“Sehingga kepala dinas (Disdikbud)
juga belum mampu menyampaikan, seperti apa makan bergizi geratis ini,” katanya belum lama ini.
Meski begitu, kata dia estimasi anggaran telah dihitung. Jika indeks biaya makan persiswa sebesar Rp15
dikali 25 ribu siswa, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp90 miliar per tahun.
Namun, sesuai ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan biaya Rp10 ribu per siswa, anggaran yang dibutuhkan menjadi sekitar Rp60 miliar.
“Ini, kita belum tau bagaimana skema pembiayaannya. Apakah semua pemerintah pusat (alokasikan anggaran) atau ada dibebankan oleh pemerintah daerah. Itu, belum jelas,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam proses evaluasi APBD di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah daerah diminta mengalokasikan Rp30 miliar untuk program makan gratis dan menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar. Dengan demikian, kebutuhan total mencapai Rp35 miliar.
“Di Gubernur diminta untuk diisi sekitar Rp30 miliar. Kemudian, belanja tidak terduga (BTT) yang tadinya kita isi Rp5 miliar, diminta diisi 10 miliar. Jadi kita butuh, anggaran sekitar Rp35 miliar untuk mengisi kedua pos ini,” jelasnya.
Dia menceritakan, setelah menggelar evaluasi di kantor Gubernur, pihaknya kembali mengelar rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, pihaknya hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp12 miliar.
“Kita sudah cut semua fisik di luar DAK dan DAU peruntukan, kemudian perjalanan dinas kita cut lagi, ATK kita cut, kita hanya mampu mendapatkan sekitar Rp12 miliar lebih,” ucapnya.
“Sehingga kita konsultasikan kembali via telpon dengan pak Sakura di Kantor Gubernur. Kita diminta untuk dibukakan pintu anggaran. Jadi kita cuma anggarakan kurang lebih Rp6 miliar. Rp 6 miliar di APBD kita. Kemudian ditambah Rp 5 miliar di BTT, selebihnya masih ada yang perlu kita anggarkan,” tambahnya.
Kaharuddin Kadir juga menyampaikan,
program makan bergizi gratis ini
sedikit membebani kebutuhan APBD.
Dia menegaskan, hingga saat ini baru Rp6 miliar anggaran yang sudah disiapkan untuk makan gratis itu.
“Tadinya, kita tidak ada anggaran untuk itu, kita harus siapkan. Tetapi ini belum final skema penganggarannya. Siapa tau nanti semua anggarannya di tanggung oleh pemerintah pusat,” tandasnya.(*)
