JAKARTA, BACAPESAN– Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyatakan dukungan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik mark up dalam penganggaran pemerintah. Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Upaya itu harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan. Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi itu harus didukung budaya anti korupsi yang kuat.
”Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam pernyataan tertulis, Selasa 31 Desember 2024.
Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.
”Dengan analisis data real time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambah Hardjuno Wiwoho.
Namun, dia menegaskan teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran. Karena itu, penting membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.
”Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tandas Hardjuno.
Lebih lanjut, kandidat Doktor Univeritas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
”Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelas Hardjuno Wiwoho.
Hardjuno optimistis dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
”Langkah ini perlu didukung karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” ucap Hardjuno Wiwoho.
