Pemerintah Kejar Target 937 Dapur MBG dalam Waktu 3 Bulan

  • Bagikan

JAKARTA, BACAPESAN– 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia mulai beroperasi menyediakan makanan untuk ibu hamil dan menyusui hingga murid PAUD hingga SMA pada Senin 6 Januari 2025. Dalam 3 bulan kedepan, ditargetkan ada 937 dapur MBG di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024.

Juru Bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Dedek Prayudi alias Uki pun memantau langsung pembuatan menu makan bergizi gratis di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Senin 6 Januari 2025. Uki menjelaskan, untuk tahap pertama, sebanyak 190 SPPG telah beroperasi dengan sekitar 570 ribu penerima manfaat.

Jumlah dapur MBG maupun penerima manfaat akan terus bertambah hingga 937 dapur MBG nantinya.

“Dan ini kami rencanakan pada awal Maret nanti sudah beroperasi sekitar 937 SPPG (dapur MBG). Yang dimana itu artinya sudah akan ada Penerima manfaat sebesar kurang lebih 3 juta orang,” ujarnya di lokasi.

Uki mengatakan, selain menyasar pelajar sekolah, MBG juga akan menyasar ibu hamil dan menyusui maupun balita. Untuk itu, akan dilakukan aktivasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara besar-besaran.

“Kemarin juga saya sudah melakukan rapat ya dengan kawan-kawan BGN. Dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa Posyandu juga sedang dilakukan aktivasi besar-besaran,” katanya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

  • Bagikan