JAKARTA, BACAPESAN– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berencana mengembalikan Ujian Nasional (UN). Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tidak terkecuali para akademisi.
Menanggapi wacana tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) Prof Tuti Budirahayu, mengatakan bahwa kurangnya pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia.
“Jika UN akan diadakan kembali, maka jangan lagi menggunakan cara-cara lama. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada di masing-masing sekolah,” ujarnya, Selasa 7 Januari 2025.
Prof Tuti menyarankan pemerintah untuk tidak terburu-buru. Kesiapan sekolah, guru, siswa hingga orang tua juga perlu menjadi bahan pertimbangan, sebelum memutuskan sebuah kebijakan pendidikan.
“Selain itu, perlu ada kajian menyeluruh tentang urgensi pemberlakuan kembali UN ini. Kajian harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Pakar Sosiologi Pendidikan itu.
Kajian tersebut juga mencakup tren hasil belajar siswa sejak 2021 hingga 2024. Artinya pasca Ujian Nasional dihapus oleh pemerintah dan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM.
Terlebih selama ini, pergantian menteri pendidikan di Indonesia, kerap dibarengi dengan perubahan kebijakan. Alih-alih menyelesaikan masalah, hal ini malah menjadi hambatan dalam membangun sistem yang kokoh.
“Kelemahan kebijakan pendidikan di Indonesia, tidak ada blueprint yang cukup baik dan berdurasi lama. Padahal secara historis, kita memiliki pengalaman mengelola pendidikan yang sudah cukup baik,” imbuh Prof Tuti.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu menegaskan bahwa parameter keberhasilan belajar siswa bisa terukur dari berbagai dimensi. Tidak hanya diukur dari skor ujian formal saja.
“Perkuat habitus belajar siswa melalui berbagai program-program literasi dan belajar di kelas yang dikembangkan oleh guru. Sehingga siswa enjoy, tanpa tekanan atau paksaan,” tutur Prof Tuti.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan sinyal kuat untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN), sebagai sistem evaluasi pendidikan tahun 2025.
“UN sudah siap secara konsep, tapi tahun 2025 ini belum kita laksanakan. Kita menunggu tahun ajaran baru. Soal namanya apa dan bentuknya bagaimana, tunggu sampai itu diumumkan,” ujar Mu’ti di Jakarta, Selasa 31 Desember 2024 lalu.
(JP)
