JAKARTA, BACAPESAN– Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengakhiri ketergantungan pada impor beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan lagi melakukan impor beras pada tahun ini, 2025.
Sebagai gantinya, fokus dialihkan pada peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027, lebih cepat dari target awal tahun 2029.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki 7,3 juta hektar lahan baku sawah. Namun, hanya 4,7 juta hektar yang memiliki irigasi. Sisanya, sekitar 2 juta hektar, tidak produktif atau hanya mampu menghasilkan satu kali panen dalam setahun.
“Jika dua juta hektar lahan ini bisa ditingkatkan produktivitasnya menjadi dua kali panen, maka produksi padi kita dapat meningkat secara signifikan. Jawa Timur, misalnya, memiliki potensi tambahan 1,5 juta ton gabah jika optimalisasi irigasi dilakukan,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 7 Januari 2025.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 159 triliun, termasuk Rp 12,6 triliun khusus untuk pembangunan jaringan irigasi. Pemerintah daerah diharapkan turut berperan, dengan tugas membangun irigasi sesuai kapasitas wilayah masing-masing. Jika pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah pusat siap mengambil alih proyek tersebut.
Jawa Timur menjadi salah satu provinsi kunci dalam program ini. Dengan 1,2 juta hektar lahan baku sawah, provinsi ini menyumbang produksi padi hingga 1,6 juta ton. Namun, 296 ribu hektar sawah di Jawa Timur masih hanya satu kali tanam.
Selain fokus pada irigasi, pemerintah juga membenahi sistem distribusi pupuk subsidi. Peraturan sebelumnya yang berbelit kini disederhanakan. “Petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam dimulai. Tahun ini, subsidi pupuk mencapai 9,55 juta ton, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya,” jelas Zulhas.
(JP)
