Pemerintah Matangkan Pembentukan BPI Danantara

  • Bagikan

JAKARTA, BACAPESAN– Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI tengah intens menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu bahasannya adalah peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk badan ini guna memacu pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui pengelolaan investasi aset BUMN. Publik masih menunggu model BPI Danantara apakah mengacu pada Temasek dari Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengungkapkan bahwa model yang lebih mirip dengan Khazanah bisa menjadi pilihan yang lebih tepat bagi Indonesia, mengingat keberadaan BUMN yang tidak hanya bertujuan komersial tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

“Menurut saya modelnya si Khazanah itu mungkin agak lebih tepat dibandingkan dengan yang fully komersial seperti Temasek,” jelas Toto dalam keterangan resminya, Sabtu (25/1).

Khazanah Malaysia, menurutnya, mengelola tidak hanya portofolio aset tetapi juga aset strategis yang berperan dalam pembangunan negara, seperti proyek infrastruktur besar. Sebagai contoh, Khazanah pernah ditugaskan untuk membangun Kota Iskandar di Malaysia, yang menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi negara.

“Kan dalam UU (19/2003) BUMN juga bilang bahwa tujuan BUMN bukan hanya komersial, tapi juga punya tugas public service obligation untuk penugasan bidang bisnis baru,” tutur dia.

Lalu untuk struktur organisasinya, Danantara juga bisa mencontoh dari Khazanah, dengan Chairman Khazanah ditempati oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara ex officio. Danantara juga dinilai sudah tepat, dengan menempatkannya langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Toto mengingatkan bahwa keberhasilan super holding company di negara-negara lain seperti Temasek dan Khazanah tidak lepas dari pengelolaan yang bebas dari politik, dengan pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman dalam dunia investasi.

“Yang ingin saya sampaikan adalah mereka benar-benar harus dikelola secara profesional,” katanya.

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, ia menilai Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara yang berperan sebagai superholding dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk menarik investor global.

“Danantara bisa menjadi mitra kredibel yang dipercaya investor asing, mengingat aset yang dikelolanya cukup besar,” pungkas Toto. (JP)

  • Bagikan