JAKARTA, BACAPESAN– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh kementerian/ lembaga (K/L) untuk melakukan efiseinsi anggaran belanja di sepanjang 2025. Total efisiensi ditargetkan Rp 256,1 triliun untuk tahun ini.
Permintaan efesiensi itu sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat Nomor S-37/MK.02/2025 meminta seluruh pimpinan K/L mulai dari para menteri, kapolri, jaksa agung, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran belanja.
“Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 atau dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah,” bunyi poin dalam surat yang diteken Sri Mulyani, dikutip Rabu 29 Januari 2025.
Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme pelaksanaan efisiensi anggaran belanja K/L tahun 2025 dilakukan dengan mengidentifikasi mulai dari belanja operasional dan non-operasional. Hingga mengidentifikasi rencana belanja pegawai hingga belanja bantuan sosial (bansos).
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan efisiensi dikecualikan bagi anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah. Lalu, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.
Kemudian anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025.
Serta, anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara hemat sebesar Rp 20 triliun lebih, setelah memutuskan memangkas anggaran perjalanan dinas. Prabowo menyebut anggaran perjalanan dinas yang dipangkas bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain.
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).
Kepala negara mengungkapkan, anggaran perjalanan dinas yang dipangkas bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti renovasi gedung sekolah. Karena itu, Prabowo meminta jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk tetap berhemat.
“Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki,” ucap Prabowo. (JP)
