MAKASSAR, BACAPESAN- Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 berujung pada pemangkasan anggaran hingga 50 persen.
Pemangkasan tersebut meliputi anggaran seremonial seperti kajian, studi banding, pencetakan, dan seminar yang termasuk anggaran perjalanan dinas.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengatakan program pemerintah yang membuat industri perhotelan dan restoran menjerit ini merupakan bentuk efisiensi terhadap kegiatan yang sifatnya seremonial.
“Saya yakin ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi, makanya kegiatan yang sifatnya seremonial memang dipangkas, supaya semua anggaran ini dikeluarkan dan punya target yang jelas,” ujarnya.
Djufri menilai saat ini pemerintah pusat lebih mengutamakan program prioritas. “Karena kan banyak program besar yang harus diprioritaskan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis dan beberapa lainnya,” jelas Fadjry.
Dampak dari kebijakan tersebut menurut Djufri adalah pemangkasan semua anggaran daerah di seluruh Kabupaten yang ada di Sulsel .
“Pasti semua kabupaten mampu melihat yang mana kegiatan yang perlu dipangkas, kan hanya dikurangi 50 persen,” tukasnya.
Terkait hotel dan restoran yang mengkhawatirkan jika kebijakan tersebut diterapkan, Fadjry berharap mampu menggelar event lain sebagai solusi bagi anggaran APBD dan APBN yang tidak lagi bisa melibatkan hotel dan restoran dalam kegiatannya.
“Ada memang kekhawatiran mengurangi okupansi hotel, ya bisa saja. Misalnya orang perjalanan dinas 3 hari, nanti yang penting ada makannya, bensinnya sudah bisa jalan, yang penting kan tugasnya tercapai,” jelasnya
“Kita Pemprov akan berupaya melakukan event lain , kita gerakkan beberapa sektor,” tandasnya. (Hik)
