JAKARTA, BACAPESAN– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu 26 Februari. Luhut meminta kepala daerah perlu aktif menarik para investor untuk menumbuhkan perekonomian.
Menurutnya, untuk membangun kepercayaan investor, kepala daerah harus memiliki kredibilitas dalam memberikan pelayanan yang memudahkan mereka untuk berusaha. Selain itu, kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk mendukung berbagai rencana pembangunan.
“Saya pikir kita kalau kompak tidak ada yang bermasalah, saya pikir bisa kita selesaikan, masalah apa pun itu kita bisa selesaikan,” kata Luhut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2).
Ia tak memungkiri, kekompakan itu telah ditunjukkan saat Indonesia diterpa pandemi Covid-19. Indonesia dinilai berhasil menangani pandemi tersebut. Keberhasilan itu tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Dengan demikian, kolaborasi dalam menumbuhkan ekonomi pun dinilai dapat dilakukan.
“Presidennya mau kerja keras cepat ya kita dukung saja, tapi kita harus kompak,” jelasnya.
Luhut mengingatkan, para kepala daerah agar memanfaatkan jabatannya untuk mengabdi kepada masyarakat dan menjawab berbagai tantangan. Menurutnya, tantangan tersebut bakal bisa ditangani bila semua pihak yang terlibat bersatu.
“Tapi inti dari saya bilang, bangun kebersamaan dan banggalah kau jadi orang Indonesia,” ujar Luhut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto mengamini kolaborasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan. Hal ini termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, semakin kuat kolaborasi dan sinergi, maka seluruh hambatan dapat diatasi.
“Moga-moga kepala daerah yang sekarang ini lebih komunikatif, lebih koordinatif, dan bisa berkolaborasi secara baik untuk sama-sama membangun bangsa ini,” jelasnya.
Dia menjelaskan, pihaknya bakal bekerja dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama kementerian maupun lembaga termasuk pemerintah daerah (Pemda). Ia pun memastikan bakal mengawasi program-program pembangunan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan.
Hal ini baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di kementerian/lembaga maupun Pemda.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengidentifikasi dan menginvestigasi khusus permasalahan atau hambatan-hambatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ini dilakukan dengan mengacu pada penugasan presiden dan undang-undang.
“Namun kami lebih cenderung mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga,” pungkasnya. (JP)
