Peduli Kesejahteraan Dosen, MPR RI Minta Pemerintah Segera Cairkan Tukin

  • Bagikan

JAKARTA, BACAPESAN– Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengingatkan, kesejahteraan dosen sangat penting bagi kualitas pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengucurkan tunjangan kinerja (tukin) demi keberlangsungan kualitas pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Ibas menyambut peran profesor dan dosen dalam diskusi kebangsaan bertema ‘Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

“Sebagai arsitek generasi unggul, profesor dan dosen tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa, agar siap dan tangguh menerima tantangan dunia yang terus berubah,” kata Ibas.

Ibas menyatakan, pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.

“Sangat jelas, yang menyebutkan bahwa setiap keluarga harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum setidaknya dalam preambule kita UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Ibas.

Putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menekankan, pelaksanaan pasal 31 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar sembilan tahun.

Ibas juga memaparkan beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan. Beberapa di antaranya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan untuk pelajar berprestasi ada Beasiswa Unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga LPDP.

Karena itu, Ibas menegaskan selain program bantuan pendidikan tersebut, Tunjungan Kinerja atau Tukin sangatlah penting bagi kesejahteraan dosen.

“Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” tegas Ibas.

Menurutnya, kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar dalam mendidik anak-anak bangsa. Sebab,
kesejahteraan dosen yang terpenuhi, berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda.

Namun, pada kenyataannya hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia. Berdasarkan data kemendikbudristek pada 2023, tercatat lebih dari 183 ribu orang (dosen) yang masih menunggu pembayaran tukin, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 70,3 triliun. (JP)

  • Bagikan

Exit mobile version