JAKARTA, BACAPESAN- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim mendorong terwujudnya mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang aman dan nyaman. Dia meminta kepada BUMN meningkatkan kesiapan pengawasan sarana dan prasana untuk mewujudkan hal tersebut.
“Kami minta PT Jasa Marga melakukan doble cek terkait kondisi jalan aspal atau apapun untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Harus ada tim siaga yang dapat melakukan upaya perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya,” ujar Rivqy dalam RDP Komisi VI dengan dua BUMN, yaitu PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3).
Selain itu, Rivqy juga menyerukan agar BUMN yang berwenang dapat memeriksa ulang secara berkala kondisi jalan utama atau jalan alternatif. Langkah ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
“Kami minta PT Jasa Marga melakukan doble cek terkait kondisi jalan aspal atau apapun untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Harus ada tim siaga yang dapat melakukan upaya perbaikan segera jika ada masalah di jalan raya,” jelasnya.
Terkait kondisi jalan tol dan rekayasa lalu lintas, Rivqy memberikan catatan penting kepada PT Jasa Marga agar dapat menginformasikan kondisi jalan tol hingga rekayasa lalu lintas secara berkala. Informasi itu dapat dilakukan di jalan tol atau melalui seluruh kanal informasi yang dimiliki PT Jasa Marga.
“Informasi kapan buka tutup atau kapan one way ini penting agar masyarakat juga bisa menyesuaikan dengan jadwal mudik masyarakat. Saya pernah lewat jalan tol MBZ tapi teryata ditutup. Saya putar arah ke jalan lain tapi setengah jam kemudian teman saya bisa lewat MBZ dan tiba di tempat tujuan lebih cepat. Kalau diinformasikan kapan jadwal buka dan tutup hal seperti ini kan tidak mungkin terjadi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Komisi VI mendorong PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk berkoordinasi dengan Korlantas, Kementerian Perhubungan serta stakeholder terkait dalam rangka rekayasa lalu lintas maupun penambahan infrastruktur. Selain itu, koordinasi dengan BMKG juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem atau bencana alam.
Terakhir, Rivqy menegaskan bahwa Komisi VI meminta BUMN memastikan fasilitas rest area berfungsi dengan baik melalui penerapan rest area management system serta menginformasikan ketersediaan parkir hingga fasilitas toilet.
“Fasilitas parkir di rest area jalan tol harus diperhatikan. Terutama soal toilet dan air. Kadang ada toilet tapi airnya kurang. Ini kan menganggu kenyamanan pengguna jalan tol,” pungkas Rivqy. (JP)
