Di Perumda Air Minum Makassar (PDAM), tantangan yang dihadapi bahkan lebih kompleks. Plt Dirut Hamzah Ahmad, yang baru menjabat, menyebut ia hanya diberi waktu tiga bulan oleh Wali Kota untuk menunjukkan hasil.
“Tugas pertama saya, bagaimana memapastikan air bersih tetap mengalir, khususnya ke wilayah timur dan utara kota yang selama ini paling sering mengeluh,” katanya.
Namun di balik pelayanan publik, ada warisan masalah yang tidak ringan. Total utang PDAM saat ini mencapai hampir Rp50 miliar, termasuk dari proyek pengadaan pipa yang hingga kini belum rampung meski sudah dimulai sejak 2023.
“Proyek pipa di Tallo itu jadi sorotan. Sudah dimulai tahun lalu, tapi mandek. Saya lihat laporannya, dari Rp8 miliar, baru dibayar Rp5 miliar. Kita akan audit ulang apa yang sebenarnya jadi hambatan,” kata Hamzah.
Masalah lain yang mencuat adalah beban pegawai. Saat ini PDAM memiliki lebih dari 1.400 pegawai, padahal berdasarkan standar Permendagri, idealnya hanya 4–5 pegawai per 1.000 pelanggan.
Dengan total pelanggan aktif sekitar 200 ribu, idealnya jumlah karyawan hanya 800–1.000 orang. “Sekarang kita punya 6 pegawai untuk setiap 1.000 pelanggan. Itu terlalu gemuk. Bahkan BPKP dalam auditnya menyebut penerimaan pegawai selama ini tidak sesuai prosedur,” ungkap Hamzah.
Ia mencatat, beban gaji pegawai naik signifikan. Dari Rp8 miliar per tahun pada 2022, melonjak menjadi Rp15 miliar pada 2024.
Ini menjadi beban berat bagi perusahaan yang juga harus menyelesaikan utang dan memastikan pelayanan tetap prima.
“Saya diberi kewenangan penuh merombak manajemen. Tapi saya akan putuskan langkah strategisnya setelah konsultasi dengan para ahli. Kita tidak bisa hanya mempertimbangkan nasib pegawai, tapi juga keberlangsungan perusahaan,” tegasnya. (AR)
