JAKARTA, BACAPESAN– Pemerintah berupaya keras mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi “tradisi” di musim kemarau. Karena itu bakal dibentuk desk karhutla di enam provinsi. Desk Karhutla bertugas mencegah dan menangai karhutla secara dini.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuturkan, Pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya manangani karhutla pada 2025. Desk Karhutla dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020. “Desk Karhutla ini nantinya akan berada di bawah komando BNPB sebagai penanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, BNPB juga diamanahi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
“Kemudian untuk Kemenpolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan regulasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengarah dan Pengendali,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya hari ini (30/4).
Desk Karhutla tidak hanya berlaku di Riau, desk ini juga akan dibentuk di enam wilayah lain yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lima wilayah ini yang selama ini menjadi kawasan prioritas penanganan karhutla. “Lalu wilayah ke enam Kalimantan Timur sebagai satu provinsi dengan penanganan khusus,” urainya.
Hingga akhir April ini, lanjutnya, yang telah menetapkan siaga darurat karhutla baru Riau. Karena di daerah lain masih fokus untuk menanggulangi bencana hidrometerologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.
“Dalam desk ini, BNPB akan mendukung mulai dari pendanaan hingga peralatan termasuk logistik yang dibutuhkan dalam operasi. Dalam implementasinya, dukungan tersebut akan diserahkan kepada gubernur yang kemudian akan di-estafetkan kepada kabupaten dan kota yang membutuhkan,” ujarnya. (JP)
