JAKARTA, BACAPESAN- Angka kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5 persen. Angka ini masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20 persen.
Percepatan penurunan stunting melalui inovasi, teknologi, dan kolaborasi terus dilakukan demi menuju Indonesia unggul. Untuk menghasilkan SDM unggul tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat pondasi kesehatan masyarakat desa, melalui upaya pengendalian penyakit untuk pengentasan stunting.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes-PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan mereka telah berkomitmen turut serta dalam pengentasan stunting. Kemendes-PDT juga berkomitmen dan konsisten akan menyiapkan dana desa.
“Diharapkan semua perangkat desa memberikan perhatian lebih baik agar penggunaan dana desa dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan stunting serta berbagai penyakit,” jelas Riza dalam keterangannya Minggu (4/5).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, intervensi akan penekanan angka stunting menjadi hal yang krusial. Baik dari aspek deteksi dini hingga pemenuhan asupan nutrisi yang tepat. “Stunting masih menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.
Pemerintah tidak ingin lagi anak-anak menjadi stunting. Untuk itu ibu hamil dan anak balita harus mendapatkan asupan bergizi yang cukup. Sehingga kesehatan menjadi lebih baik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik.
Penanganan stunting melalui pelibatan masyarakat desa sebelumnya dikupas dalam Lokakarya Nasional 2025 Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes). Acara ini mengambil tema Praktek Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia: Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi. Dalam momen ini juga dilakukan peluncuran Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa.
Ketua Umum Adinkes M. Subuh menjelaskan, sebagai mitra pemerintah, mereka ikut mendorong perangkat desa melakukan kontrol terhadap stunting. “Kita melakukan evaluasi terhadap kinerja program terutama pengentasan stunting dan penyakit menular yang dilakukan dinas kesehatan,” katanya.
Dengan kehadiran perwakilan dinas kesehatan dari seluruh wilayah, akan menjadi suatu pengetahuan bersama. Nantinya mereka dapat sosialisasikan dan advokasi terhadap perangkat desa di daerah masing-masing.
Model pendekatan melalui perangkat desa itu, dikatakan Subuh mendapat respon positif dari masyarakat. “Karena itu kita terus berinovasi dengan kreativitas dengan menggandeng banyak pihak, pemerintah, organisasi dalam dan luar negeri, masyarakat dan swasta,” jelasnya.
Melalui Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa mereka menggandeng semuanya untuk pelaksanaan program hingga satu tahun ke depan. “Ini adalah partisipasi masyarakat yang diwakili oleh Adinkes,” jelas Subuh.
Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025 merupakan upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan. Kegiatan ini mendorong Dinas Kesehatan melakukan inovasi dalam mencegah stunting. Penghargaan hasil kolaborasi Adinkes dengan lintas sektoral terdiri dari tiga kategori.
Yaitu inovasi pengolahan pangan lokal dan PKMK untuk mengentaskan stunting. Penggunaan kolaborasi lintas sektor dan teknologi informasi dalam program penurunan stunting. Serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat untuk penggunaan ASI serta pelaksanaan rujukan berjenjang. (JP)
