JAKARTA, BACAPESAN– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi angkat bicara soal tawuran yang melibatkan siswa sekolah dasar (SD) di kawasan Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini disebutnya sebagai alarm keras bagi semua pihak.
“Kejadian ini memprihatinkan,” ujar Arifah Fauzi pada Senin (12/5).
Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak setempat terkait penanganan kasus itu. Langkah yang dilakukan mencakup penjangkauan, dukungan psikososial, hingga skrining kondisi anak, sesuai Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023.
Arifah menegaskan, penanganan kasus tersebut tidak boleh menggunakan pendekatan represif. Sebab, mereka bukan pelaku kriminal. Anak-anak yang terlibat harus mendapat pendampingan, bukan hukuman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana.
“Mereka korban dari sistem yang belum hadir sepenuhnya melindungi anak-anak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Arifah Fauzi meminta agar para siswa diberi rehabilitasi psikososial, sehingga tidak mengulangi perilaku serupa.
Di sisi lain, Arifah menyoroti peran sekolah sebagai garda depan perlindungan anak. Dia mendorong agar Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah bekerja aktif mendeteksi dan menangani potensi kekerasan sejak dini.
“Pendidikan karakter harus jadi bagian dari kurikulum. Anak-anak harus dibekali kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai,” tuturnya.
Selain itu, untuk mencegah kasus serupa, Arifah juga mendorong pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa dan kelurahan. Di mana, forum ini melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, hingga aparat untuk menangani masalah anak secara kolaboratif.
“Kami minta semua pihak, dari orang tua sampai pemerintah daerah, ikut bertanggung jawab menciptakan zona aman bagi anak-anak, khususnya di sekolah,” pungkasnya. (JP)
