MAKASSAR, BACAPESAN — Aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu Timur (Lutim) kembali bergulir. Di tengah diskusi tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), muncul satu usulan nama yang cukup menarik perhatian: Kabupaten Luwu Timur Laut, atau disingkat Lutim Laut.
Nama ini muncul dari diskusi di kalangan masyarakat dan pemuda Luwu Timur, yang menilai bahwa penyebutan “Lutim Laut” lebih mencerminkan karakter dan letak geografis wilayah yang dimaksud.
“Kabupaten Luwu Timur Laut atau Lutim Laut sepertinya lebih pas sesuai dengan kondisi geografis wilayah Wowantorau yang mau dimekarkan,” ungkap salah seorang tokoh pemuda yang enggan ditulis namanya.
Wilayah yang diusulkan menjadi bagian dari DOB ini berada di bagian timur laut kabupaten, meliputi kecamatan seperti Wotu, Burau, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena.
Peta yang menggambarkan pemisahan wilayah Luwu Timur menjadi dua kabupaten telah beredar luas di media sosial sejak awal tahun ini. Namun, nama “Lutim Laut” dinilai lebih memiliki identitas khas ketimbang opsi nama sebelumnya seperti “Lutim Barat”.
Potensi Wilayah dan Alasan Pemekaran
Dorongan pemekaran bukan tanpa dasar. Tokoh masyarakat Luwu Timur di Makassar, HM Asa’ad Mandas, menyebut bahwa Luwu Timur memiliki kapasitas ekonomi yang sangat memadai untuk dibagi menjadi dua kabupaten. Dengan usia yang telah mencapai 22 tahun pada 2025, Luwu Timur dinilai cukup matang dari sisi pembangunan dan infrastruktur pemerintahan.
“Luwu Timur adalah salah satu contoh sukses pemekaran. Di Luwu Raya, mungkin hanya Luwu Timur yang paling siap secara ekonomi untuk mendukung daerah baru,” kata Asa’ad, awal Januari lalu.
Ia juga menegaskan bahwa pemekaran tidak akan melemahkan kabupaten induk, justru mempercepat pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
“Dengan APBD yang besar, sangat memungkinkan untuk membentuk kabupaten baru tanpa membebani keuangan daerah secara signifikan,” tambahnya.
Asa’ad menyebut bahwa wilayah barat Luwu Timur yang menjadi fokus pemekaran memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perdagangan.
Letaknya yang berada di simpul perbatasan tiga provinsi—Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara—juga menjadikannya strategis secara ekonomi.
Sementara itu, wilayah kabupaten induk yang mencakup Kecamatan Malili, Angkona, Nuha, Wasuponda, dan Towuti diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan industri dan pertambangan sebagai sektor unggulan yang berdaya saing nasional.
Meskipun dukungan masyarakat dan tokoh daerah semakin kuat, wacana pemekaran masih menghadapi kendala regulasi. Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB dan mendorong efisiensi fiskal sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Namun begitu, semangat untuk memperjuangkan pemekaran tetap hidup di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap, jika moratorium dicabut di masa mendatang, Luwu Timur bisa menjadi prioritas karena telah memenuhi banyak aspek kesiapan administratif, fiskal, maupun sosial. (AT)
