JAKARTA, BACAPESAN– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun. Sedangkan realisasinya sampai akhir April 2025 tercatat senilai Rp 2,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dengan total nilai Anggaran Pendapatan dam Belanja Negara (APBN) senilai Rp 3 triliun, program MBG telah menjangkau sebanyak 3.977.514 orang penerima manfaat terdiri dari anak sekolah & ibu hamil.
Jutaan orang penerima MBG tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Umum yang telah beroperasi.
“Realisasi anggaran MBG sampai 21 Mei 2025 adalah sebesar Rp 3,0 triliun dan SPPG atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.386,” kata Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Mei 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Lebih lanjut, Wamenkeu menyatakan akan ada peningkatan jumlah penerima manfaat MBG pada tahun 2025 dari sebelumnya 17,9 juta menjadi 82,9 juta orang.
Pada mulanya, Suahasil merinci, penerima manfaat MBG terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dari semua level dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian sebanyak 2,4 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui dan balita.
Selanjutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menaikkan jumlah sasaran penerima menjadi 82,9 juta yang ditargetkan dapat dicapai pada Kuartal IV-2025.
“Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin tercapai pada Kuartal IV. Dan kita mensiagakan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan ketika resmi dimulai pada 6 Januari 2025, Program MBG tercatat telah memberi makan kepada 570.000 anak sekolah dan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.
Adapun hingga awal Mei, sudah terbentuk 1295 SPPG di 38 provinsi. Pihaknya menyebut, apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat.
Untuk itu, dibutuhkan tambahan anggaran MBG Rp 50 triliun lagi dari pagu anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun guna mempercepat pembangunan ataupun operasional SPPG. Tak hanya pakai APBN, Dadan menyebut BGN juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan pihak swasta. (JP)
