MAKASSAR, BACAPESAN– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel), yang kini tercatat di atas rata-rata nasional.
Menurut Arifah, angka perkawinan anak di Sulsel naik menjadi 8,09 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Tak hanya itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulsel juga masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin 26 Mei.
Arifah mengajak jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk lebih waspada dan aktif dalam menekan angka perkawinan anak agar tidak terus meningkat. Apalagi, pada 2025, Provinsi Sulsel menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA senilai lebih dari Rp 8 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Ia juga mendukung penuh program-program prioritas Kementerian PPPA.
“Pemerintah provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif,” ujarnya.
Fatmawati turut mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (JP)
