JAKARTA, BACAPESAN- Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan China merupakan bukti nyata bahwa pariwisata Tanah Air memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan.
“Ini sangat strategis ya, tentunya kenapa Presiden China datang bertemu dengan Bapak Presiden (Prabowo) karena melihat bahwa kepentingan dua negara yang sangat strategis,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa saat ditemui ANTARA di Jakarta, Selasa.
Rizki mengatakan pariwisata menjadi salah satu hal yang dibahas dalam perjanjian itu adalah sektor pariwisata. Kedua negara melihat bahwa ada banyak produk-produk pariwisata yang dapat dibeli dan dinikmati oleh kedua belah pihak.
Pasar wisata Indonesia yang besar yang dapat memberikan dampak besar pada perekonomian juga menjadi alasan Pemerintah China berani menandatangani kerja sama tersebut.
Bagi Indonesia, kerja sama dapat membawa sejumlah keuntungan seperti meningkatnya kunjungan wisatawan asal China yang berkualitas dan hadirnya teknologi-teknologi canggih yang dapat meningkatkan kualitas layanan di sektor pariwisata.
“Atau kemudian yang bisa transfer pengetahuan ataupun yang bisa kemudian dikembangkan di Indonesia dari China akan sangat maju ya di dalam seperti energi terbarukan. Mungkin ini juga sesuatu yang bisa dikerjasamakan dengan kita,” kata Rizki.
Peluang lainnya yakni berkaitan dengan investasi. Investasi dari negara lain yang masuk ke Indonesia menurutnya secara langsung akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan.
Kunjungan itu bakal mendongkrak semangat dan tingkat pelayanan pelaku wisata yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.
“Kita berharap investasi dari suatu negara itu akan membawa marketnya. Misalkan kalau orang bisa dari Jepang, investment dari Jepang tentunya orang Jepang akan melihat, oh ini ada investasi hotel yang juga investor Jepang jadi mereka melihat, dia tentunya tahu bahwa standarnya itu akan sesuai dengan keinginan yang biasa mereka alami,” ucapnya.
Hal lain yang ia sampaikan yakni pendirian kantor perjalanan resmi nirlaba di Indonesia memiliki sejumlah aturan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh negara terkait. (AN)
