LOS ANGELES, BACAPESAN -Ketegangan politik di Amerika Serikat meningkat tajam usai gelombang protes atas kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump berubah menjadi kerusuhan massal di Los Angeles. Gubernur California, Gavin Newsom, pada Rabu (11/6/2025) waktu setempat, mengajukan gugatan darurat untuk menghentikan pengerahan militer federal di wilayahnya.
Permintaan tersebut dilayangkan menyusul operasi besar-besaran Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) yang disebut menargetkan warga imigran tanpa dokumen, terutama dari Amerika Latin. Protes warga pecah di sejumlah titik di Los Angeles sejak akhir pekan lalu, dan telah menyebabkan penjarahan serta bentrokan dengan aparat.
“Jika orang bisa ditangkap tanpa surat perintah hanya karena warna kulit, maka tak ada satu pun yang aman,” tegas Newsom dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Los Angeles Times. Ia menyebut pendekatan Trump sebagai bentuk “kekuasaan otoriter yang menyamar sebagai perlindungan.”
Gubernur dari Partai Demokrat itu juga menuduh Trump memanfaatkan krisis untuk memperluas kontrol militer di ranah sipil. “Rezim otoriter selalu dimulai dengan menyerang yang paling rentan. Akan tetapi, mereka tak akan berhenti di sana,” tambahnya.
Pemerintah federal sebelumnya mengonfirmasi telah mengirimkan lebih dari 4.000 personel Garda Nasional dan ratusan anggota Marinir ke Los Angeles untuk membantu ICE dan aparat lokal dalam pengendalian massa.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan bahwa jumlah pasukan yang diturunkan melebihi kontingen militer aktif di Irak. Ia juga mengkritik penggunaan anggaran sebesar USD 134 juta atau setara Rp2,1 triliun untuk operasi dalam negeri. “Dana itu seharusnya digunakan untuk sekolah, kesehatan, dan perumahan, bukan menduduki kota sendiri,” ujar Bass dalam konferensi pers.
