SURABAYA, BACAPESAN- Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus tancap gas untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat (SR) demi memperluas akses pendidikan. Sebanyak 19 SR direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya pada pertengahan Juli mendatang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim Restu Novi Widiani mengungkapkan bahwa seluruh kesiapan teknis untuk membuka SR tersebut telah rampung. “Fasilitas, tenaga pengajar, hingga siswa yang akan menempuh pendidikan di sana sudah lengkap,” ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Surabaya, Rabu 18 Juni.
Program Sekolah Rakyat tahun ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pertengahan Juli 2025, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah formal. Sementara tahap kedua dijadwalkan pada September mendatang.
Dari 19 SR yang akan dibuka, tiga di antaranya merupakan SR milik Pemprov Jatim yang sudah siap 100 persen untuk menyambut siswa baru. Ketiganya berada di tiga lokasi berbeda dan terdiri dari jenjang SMP hingga SMA.
Pertama, Sekolah Rakyat jenjang SMP yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Dinsos Jatim di Kota Batu. Di sana, tersedia tiga rombongan belajar (rombel) untuk 75 siswa, dan seluruh kuota sudah terpenuhi.
Kedua, SR jenjang SMA yang berlokasi di Kampus BPSDM Jatim Jalan Kawi, Kota Malang. Sama seperti di Batu, SR ini juga membuka tiga rombel dengan total 75 siswa yang seluruhnya sudah terisi.
Ketiga, SR jenjang SMA di lingkungan SMKN Maritim Lamongan. Sekolah ini juga menampung tiga rombel dengan jumlah siswa yang sama, yakni 75 orang.
Melihat tingginya antusiasme, khusus SR di Kota Batu akan ditambah tiga rombel baru, sehingga totalnya menjadi enam rombel. “Pendaftar terus berdatangan, jadi akan kami tambah. Tapi proses seleksi tetap ketat dan transparan,” tegas Novi.
Ia memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif dan tidak bisa diubah sembarangan. “Nama-nama siswa terpilih akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), dan seluruh prosesnya dipantau langsung oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan, terutama anak-anak yang berasal dari kelompok rentan dan kurang mampu. (JP)
