JAKARTA, BACAPESAN– Badan Penyelenggara Haji (BPH) sudah tidak sabar untuk menjadi otoritas penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama (Kemenag). Pimpinan BPH melakukan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Faisal Bin Abdullah H. Amodi.
Ketua BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pertemuan tersebut membicarakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selain itu, membicarakan langkah-langkah awal persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menyiapkan haji tahun depan lebih awal.
“Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal,” kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta Rabu (18/6). Dia juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada Saudi, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 2025.
Di bagian lain, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan mereka sudah siap menjadi pengelola haji 2026. Haji 2026 bukan berarti persiapannya dilakukan tahun depan. Apalagi kalender Hijriyah setiap tahunnya selalu maju. “Pertengahan Juli semua jemaah sudah tiba di Indonesia, maka otomatis menginjak persiapan penyelenggaraan haji 2026,” katanya.
Dia menuturkan secara regulasi memang masih menunggu selesainya pembahasan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meskipun begitu Dahnil mengatakan secara teknis sudah dilakukan peralihan kewenangan haji dari Kemenag ke BPH. Bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga, ketika UU yang baru nanti keluar, tidak butuh waktu lama untuk tancap gas. “Aslinya kan tinggal switching,” katanya.
Dia juga mengatakan saat ini ASN yang selama ini membidangi haji di Kemenag sudah ada di BPH. Dahnil menekankan tiga ranah perbaikan haji yang bakal dilakukan. Yaitu, urusan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan tiga aspek itu, maka haji akan semakin baik. Tidak ada lagi rente atau mafia haji dan lain sebagainya, sehingga haji bisa lebih efektif. (AN)
