MAKASSAR, BACAPESAN- BPJS Ketenagakerjaan Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengajak sektor swasta untuk merangkul pekerja informal yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Costumer Gathering yang digelar BPJS Ketenagakerjaan dengan menghadirkan Perusahaan Platinum di Hotel Claro Makassar, Rabu (25/6/2025).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi Maluku, Mintje Mattu menjelaskan pekerja informal seperti tukang ojek, pemulung, petani dan nelayan perlu dicover BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di kota Makassar.
“Saya juga mengajak Bapak Ibu (perusahaan swasta) untuk meningkatkan kepedulian bukan hanya pemerintah yang diajak peduli, tetapi juga perusahaan swasta bisa membantu pemerintah memberi perlindungan bagi keluarga rentan miskin. Caranya dengan memastikan orang disekitar kita tidak jatuh miskin, apalagi dia adalah kepala rumah tangga,” jelasnya.
Apalagi kata Mintje saat ini pihaknya memiliki program Sejahterakan Pekerja Miskin di Sekitar Anda (Sertakan) yang bisa diikuti.
“Jadi jika punya kenalan, ART,
atau tukang sayur misalnya bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga bisa berdonasi secara mandiri melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan JMO di mana iuran mulai dari Rp16 ribu hingga Rp 36 ribu perbulan. Atau mengumpulkan iuran dari karyawan sekitar kita untuk berdonasi atau juga lembaga zakat di perusahaan,” jelasnya.
Lebih jauh, Mintje mengapresiasi Walikota Makassar,Munafri Arifuddin yang di tahun 2025 ini akan mengover pekerja informal sebanyak 45 ribu orang.
“Tentu dengan adanya kepala daerah seperti ini kita berharap masyarakat Makassar lebih sejahtera lagi sebab penjaminan keluarga miskin dapat mencegah munculnya orang miskin baru,”ungkapnya.
Sementara itu, Munafri Arifuddin juga mengajak perusahaan di Makassar untuk menyalurkan dana CSRnya untuk pekerja memberikan jaminan kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua untuk pekerja informal.
“Saya melihat apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu masyarakat, mereka harus memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini benar-benar melindungi mereka dalam setiap pekerjaannya. Lebih penting lagi ada jaminan hari tua yang bisa digunakan jika mereka sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya,” ungkapnya.
Appi sapaan akrabnya mengungkapkan Pemkot akan mensupport program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik dari sisi penganggaran, regulasi dan kita akan membuat masyarakat Makassar bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita juga akan membuat Perda supaya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat lebih maksimal dalam menggiring dana CSR mereka yang bisa diatur dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar I Nyoman Hary Sujana mengatakan, dalam kegiatan ini juga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar juga mengapresiasi perusahaan yang sejauh ini telah berdonasi bagi pekerja informal.
Saat ini di Makassar, sudah ada sekitar 400 perusahaan yang masuk kategori platinum, namun dalam kegiatan ini hanya melibatkan 150 perusahaan.
Sedangkan dari sisi pemerintah, tahun lalu melalui skema APBD sudah di gelontorkan di jumlah 350 ribu pekerja informal. Tahun ini akan ditambah 45 ribu di anggaran perubahan.
“Total yang akan menjadi tanggungan pemerintah sejumlah 81 ribu pekerja informal yang mencakup target beban pemerintah kota sesuai data kemiskinan ekstrim. Pemkot sudah akan mencapai target tersebut,” tandasnya.
