Muscab Apdesi Takalar Dijadwal Akhir Juli

  • Bagikan

TAKALAR, BACAPESAN – Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar mulai menggeliat.

Berdasarkan hasil pertemuan para kepala desa, agenda penting ini dijadwalkan digelar pada pertengahan hingga akhir Juli 2025, dengan batas pelaksanaan maksimal pada tanggal 25 Juli.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kafe milik Bumdes Desa Boddia, Kecamatan Galesong Kota, telah disepakati pembentukan panitia pelaksana Muscab.

Kepala Desa Biringkassi, H. Murdali Daeng Tawang, dipercaya memimpin kepanitiaan, didampingi oleh Muhammad Ridwan sebagai sekretaris, serta Kepala Desa Boddia, Rusli Opa, sebagai bendahara.

“Ini merupakan hasil mufakat dari teman-teman kepala desa yang hadir. Kami siap menjalankan amanah ini. Namun sampai hari ini, kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) resmi sebagai panitia,” ujar H. Murdali, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, tanpa SK, panitia belum bisa mulai mempersiapkan teknis pelaksanaan Muscab secara optimal. Meski demikian, ia mengaku telah mendapatkan informasi bahwa SK panitia akan segera diterbitkan dalam waktu dekat oleh pengurus Apdesi Takalar.

“Saat SK turun, kami akan langsung tancap gas menyusun segala persiapan agar Muscab berjalan sukses,” tambahnya dengan optimis.

Sementara itu, suhu politik di kalangan kepala desa mulai menghangat. Beberapa nama mencuat sebagai kandidat kuat Ketua Apdesi Takalar periode 2025–2030. Di antaranya, Abdul Asis Nyampa (Kades Tamasaju), Galesong Utara), Parawangsa (Kades Kale Ko’mara, Polongbangkeng Utara), Suardi (Kades Patani, Mappakasunggu), dan Rusli Opa (Kades Boddia, Galesong) dan Muhammad Aksin Suarso (Kades Bontokassi).

Masing-masing kandidat dinilai memiliki kekuatan tersendir baik dari sisi pengalaman memimpin desa, konektivitas antarwilayah, hingga hubungan strategis dengan pemerintah daerah.

Tokoh senior kepala desa, Muh. Darwis Nawang, yang telah tiga periode menjabat sebagai Kepala Desa Paddinging, menekankan pentingnya figur pemimpin yang berpihak pada kepentingan kolektif.

“Kami harapkan adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan hak-hak kepala desa dan perangkatnya. Serta bisa menjadi jembatan yang baik antara desa dan pemerintah daerah. (Tiro)

  • Bagikan

Exit mobile version