JAKARTA, BACAPESAN– Kementerian Koperasi menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk merumuskan kebijakan pembangunan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pertemuan dengan Rektor ITB Tatacipta Dirgantara di Bandung, Kamis, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama ini sejalan dengan Peta Jalan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yang melibatkan perguruan tinggi dalam perumusannya.
PPNSB disusun pada periode 1958-1969 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
“Universitas harus kembali menjadi lembaga think tank negara dan memiliki semangat dalam mengembangkan koperasi khususnya melalui Kopdes/Kel Merah Putih,” ucap Ferry dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan itu, Ferry membahas upaya implementasi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) untuk mendorong industrialisasi yang berpusat pada kesejahteraan desa dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, industrialisasi harus mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa melalui koperasi desa, menjadikan desa sebagai subjek pembangunan industri hulu hingga hilir, dengan melibatkan desa sebagai pelaku usaha melalui koperasi desa.
Menurut Ferry, gagasan itu sekaligus mengoreksi narasi yang membatasi industri di Indonesia hanya memprioritaskan industri hilir sumber daya mineral, yang pada praktiknya seringkali ‘meninggalkan’ desa dan warganya.
“Pertemuan dengan ITB ini menjadi langkah penting untuk mematangkan peta jalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disusun berdasarkan kebijakan berbasis bukti dengan peran kampus sebagai pusat pemikiran negara,” kata dia.
Per hari ini, Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 80.367 desa, dengan 68.000 di antaranya sudah berbadan hukum.
Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih, dengan asumsi modal awal sebesar Rp3 miliar per koperasi, sehingga total investasi mencapai sekitar Rp250 triliun. (AN)
