JAKARTA, BACAPESAN– Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menilai kehadiran Kawasan industri halal dapat memperkuat produktivitas ekosistem halal Indonesia dan mendongkrak perekonomian nasional.
“Kita membangun sistem halal bukan hanya untuk patuh terhadap regulasi, tapi juga sebagai alat ukur daya saing ekonomi,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Salah satu kawasan industri halal yang baru-baru ini ia kunjungi adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri produk halal.
Lebih lanjut, dia mengatakan, keberadaan HIPS yang didukung manajemen, sumber daya manusia (SDM), laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya, diharapkan menjadi kawasan industri yang menjadi simpul penting dalam pembangunan ekosistem halal nasional.
Hal ini pun dapat diperkuat lagi dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Selain itu, Haikal mengatakan bahwa ekosistem halal tidak boleh hanya bertumpu pada industri besar. Penguatan ekosistem industri halal harus merata, termasuk dari sektor usaha mikro dan kecil.
Dalam upaya memperkuat industri halal di sektor usaha mikro dan kecil, BPJPH juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMK dengan kuota sebanyak satu juta sertifikat halal gratis bagi UMK.
Di Jawa Timur, dari kuota 171.108 sertifikat gratis yang tersedia tahun ini, sudah terserap 30,44 persen atau sekitar 52.083 pelaku usaha.
“Kami ingin halal ini tumbuh dari kaki lima sampai pabrik ekspor. Karena itu, pelaku UMK di Jawa Timur harus segera memanfaatkan kuota ini. Jangan sampai tertinggal, mumpung kuota Sehati masih tersedia,” ujar Haikal.
Langkah BPJPH membangun kolaborasi dengan kawasan industri, lanjutnya, juga diiringi diplomasi antarnegara.
Dalam waktu dekat, BPJPH akan menginisiasi ASEAN Halal Forum yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.
Forum ini ia sebut akan menjadi momen bersejarah bagi pembentukan ASEAN Halal Council, yang bertujuan menyelaraskan standar halal antarnegara Asia Tenggara.
“Dunia punya ISO 9001 untuk mutu. Kenapa halal tidak? Padahal halal itu universal. Ini tentang integritas, ekonomi, dan peradaban. Kita sedang menggagas ASEAN Halal Council, dan Indonesia memimpin inisiatif ini,” katanya. (AN)
