MAMUJU, BACAPESAN – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menunda rilis data kemiskinan dan ketimpangan yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa, 15 Juli 2025. Pengumuman penundaan tersebut disampaikan secara terbuka melalui laman resmi BPS di https://www.bps.go.id/id.
Dalam keterangan resminya, BPS menyatakan bahwa penundaan ini dilakukan demi menjamin ketepatan dan kualitas data.
“Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera,” tulis BPS dalam pengumumannya.
Penundaan ini merupakan bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data statistik yang akurat, valid, dan dapat dipercaya oleh seluruh pengguna data.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, M. La’bi, saat menemui wartawan di Kantor BPS Sulbar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran rekan media meski dalam suasana yang berbeda.
“Hari ini seharusnya kita melaksanakan siaran pers resmi untuk menyampaikan data kemiskinan terbaru. Namun kami informasikan bahwa BPS secara nasional menetapkan penundaan rilis data kemiskinan untuk sementara waktu,” ujar M. La’bi.
Ia menjelaskan, penundaan ini merupakan kebijakan nasional dan berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia. Meski tidak lazim, ia menegaskan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
“Kami percaya keterbukaan, transparansi, dan komunikasi yang baik adalah pondasi hubungan kita. Meski data belum bisa dirilis hari ini, penting bagi kami untuk tetap bertemu dan menyampaikan langsung konteks penundaan ini secara terbuka,” tambahnya.
Dalam keterangannya, M. La’bi menegaskan beberapa poin penting. Diantaranya, tidak ada masalah dalam proses pengolahan data di tingkat provinsi. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai standar teknis BPS. selain itu, penundaan ini bersifat administratif, merupakan keputusan di tingkat pusat.
Ia juga menyampaikan bahwa BPS Sulbar masih menunggu arahan resmi dari BPS pusat terkait jadwal pengganti rilis data kemiskinan, dan akan segera menginformasikannya ke publik begitu keputusan tersebut tersedia.
“Mari kita tetap menjaga ruang kolaborasi yang sehat dan saling percaya. BPS Sulbar selalu terbuka untuk diskusi, mendengarkan masukan, serta bekerja sama dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup M. La’bi.
BPS berharap kerja sama yang telah terjalin dengan media dan stakeholder lainnya dapat terus berlanjut dengan semangat kolaboratif untuk menyediakan data statistik yang berkualitas bagi pembangunan di Sulawesi Barat. (Sudirman)
