Janji Bawa ke Kantor Pusat Jika Tak Ada Solusi
PINRANG, BACAPESAN.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan membahas kasus dugaan penggelembungan kredit oleh Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Pinrang, Rabu (16/07/2025), resmi ditunda oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang. Penundaan ini memicu kekecewaan sejumlah debitur yang telah datang langsung ke gedung DPRD untuk mencari kejelasan nasib mereka.
Salah satu korban menyampaikan rasa kecewanya karena tidak menerima pemberitahuan soal pembatalan tersebut.
“Kami sama sekali tidak mendapatkan informasi soal pembatalan RDP, makanya kami tetap datang ke sini. Kami sudah menjadi korban dan kini merasa dikecewakan lagi,” ungkapnya.
Kasus ini melibatkan dugaan manipulasi kredit yang merugikan para debitur di lingkungan BNI KCP Pinrang, dengan sejumlah warga mengaku jumlah pinjaman mereka membengkak tanpa penjelasan yang jelas.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Amri Manangkasi, menyebut penundaan terjadi karena miskomunikasi antara pihak DPRD dengan para korban.
“Ini murni miskomunikasi. Kami sudah menyampaikan penundaan ini kepada keluarga korban,” jelas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, RDP akan dijadwalkan ulang pada Jumat, 25 Juli 2025, dan menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara serius dan berpihak kepada masyarakat yang dirugikan.
Siap Tindak Lanjut ke Kantor Pusat BNI
Jika dalam pertemuan ulang nanti pihak BNI tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan dana para debitur, Amri memastikan bahwa DPRD akan mengambil langkah tegas.
“Kami akan mendatangi kantor pusat BNI untuk meminta pertanggungjawaban. Kami berharap di sana bisa ditemukan solusi yang adil bagi para debitur KCP Pinrang,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. DPRD Pinrang diharapkan dapat bertindak sebagai penengah sekaligus penekan agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Para korban pun berharap pertemuan lanjutan pada 25 Juli nanti menjadi titik terang dari persoalan yang telah merugikan banyak warga. (Fatur)
