TAKALAR, BACAPESAN – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien dan transparan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar. Salah satunya melalui pembekalan pengetahuan mengenai digitalisasi desa kepada para Kepala Desa, pendamping, dan operator desa dari tiga kecamatan, Sabtu malam (20/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Mercure Makassar ini dibuka langsung oleh Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M. Turut hadir pula Plt Kepala Inspektorat dan Kabid Pemberdayaan Desa.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Daeng Manye menekankan pentingnya transformasi digital dalam setiap lini pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Menurutnya, tanpa digitalisasi, pembangunan daerah akan sulit maju dan berjalan efisien.
“Tidak akan maju suatu daerah tanpa digitalisasi. Kita tidak akan tahu berapa kali warga menerima bantuan, jenis bantuannya apa saja, jika datanya tidak disimpan secara digital. Begitu pula dalam hal kedisiplinan pegawai, baik di kabupaten hingga desa, harus ada sistem absen digital seperti fingerprint,” ujar Daeng Manye.
Ia menambahkan, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan teknologi digital, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola data masyarakat secara lebih akurat serta mempercepat proses administrasi.
“Digitalisasi mempermudah pekerjaan dan memberikan efisiensi. Tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan digitalisasi saat ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Takalar menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Takalar maju dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi digital.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh kepala desa, operator, dan pendamping desa dari Kecamatan Mappakasunggu, Mangngarabombang, dan Polongbangkeng Utara. Peserta mendapatkan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa, pengelolaan data penduduk, serta pengawasan kinerja berbasis sistem digital.
Dengan pelatihan ini, pemerintah daerah berharap terciptanya desa-desa yang adaptif terhadap teknologi dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. (Tiro)
