Legalitas PPDI Takalar Dipertanyakan
TAKALAR, BACAPESAN— Dugaan penyelewengan anggaran pelatihan aparatur desa kembali mencuat di Kabupaten Takalar. Kali ini, sorotan tertuju pada pelatihan implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7 yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Takalar di Hotel Almadera dan Hotel Mercure Makassar pada 18–20 Juli 2025.
Wakil Ketua DPW Lankoras-HAM Sulsel, Adi Nusaid Rasyid, menilai pelatihan tersebut terlalu membebani desa. “Anggaran pelatihan sebesar Rp5 juta per desa dikalikan 86 desa menghasilkan total Rp430 juta. Padahal, pelatihan hanya berlangsung dua hari dengan fasilitas hotel standar. Ada dugaan mark-up anggaran yang harus diusut oleh aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Ia mempertanyakan mengapa kegiatan harus digelar di hotel di Kota Makassar, bukan di fasilitas yang ada di Takalar yang dinilai lebih murah dan efisien. Selain itu, Adi juga menyoroti legalitas PPDI sebagai pelaksana kegiatan. “Belum ada aturan tegas yang menetapkan PPDI sebagai penyelenggara pelatihan desa. Transaksi pun tidak melalui rekening lembaga resmi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Adi menduga pelatihan ini dikendalikan oleh pihak tertentu di balik nama PPDI. “Ketua PPDI Takalar bahkan bertindak sebagai panitia pelaksana dan penandatangan surat undangan. Padahal kegiatan menggunakan Dana Desa dan seharusnya melibatkan pihak terkait secara terbuka dalam perencanaan APBDes,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua PPDI Takalar, Asrullah, membenarkan bahwa anggaran Rp5 juta per desa berasal dari Dana Desa. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kepercayaan dari Dinas Sosial dan PMD Takalar. “Yang diundang dua orang, tapi biasanya hadir tiga orang termasuk kepala desa. Setelah pembukaan, biasanya kades pulang,” jelas Asrullah.
Pelatihan ini bahkan dibuka secara resmi oleh Bupati Takalar. Namun, dugaan penyimpangan dan lemahnya transparansi anggaran terus menuai kritik dari berbagai pihak. (Tiro)
