Anggaran Sesuai Mekanisme
TAKALAR, BACAPESAN – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar, Asrullah, membantah tudingan adanya praktik markup anggaran dalam pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) versi terbaru 2.0.7 yang dilaksanakan di Hotel Almadera, Makassar.
Dalam keterangannya kepada media, Asrullah menegaskan bahwa pelatihan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak benar jika dikatakan ada penunjukan langsung dari Dinas Sosial dan PMD. Pelatihan ini merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dari tiap kecamatan. Karena belum semua kecamatan memiliki BKAD, maka PPDI mengambil peran fasilitator,” ujarnya.
Asrullah menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur dari tiap kecamatan guna menjamin transparansi dan partisipasi. Menanggapi sorotan publik terhadap anggaran pelatihan sebesar Rp5 juta, ia menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan pelatihan, melainkan juga mencakup pengaktifan server aplikasi Siskuedes yang kini berbasis online.
“Dana itu termasuk untuk pengaktifan server. Sistem ini sudah berbasis digital, dan butuh dukungan infrastruktur agar bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Saat ini, menurut Asrullah, hanya dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya menggunakan sistem online Siskuedes. Karena itu, pembaruan ke versi 2.0.7 merupakan langkah teknis yang mendesak dan harus dilakukan.
“Tahun ini saja sudah dua kali pembaruan sistem. Kami terus mendorong agar seluruh desa di Takalar segera mengaktifkan sistem online ini,” katanya.
Untuk memperkuat implementasi, PPDI juga menggandeng pihak ketiga yang bertugas mengelola dan memelihara server. Mereka akan mendampingi desa-desa jika mengalami kendala teknis, termasuk masalah jaringan.
“PPDI juga menunjuk admin di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendukung teknis di lapangan,” tambahnya.
Asrullah berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. (Tiro)
