MAKASSAR, BACAPESAN Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono, bertemu Wali Kota Makassar, Senin (28/7).
Pertemuan membahas pentingnya sinergi BPKP dan Pemkot Makassar dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemantauan kas daerah.
“Pengawasan kas daerah sangat penting untuk mitigasi risiko dan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD),” jelas Rasono.
Ia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya sebatas tugas teknis, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kelembagaan.
“Kami datang ke sini untuk menjalin silaturahmi dan bertukar pikiran. Harapan kami, ke depan hubungan baik ini terus terjalin dan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel,” ujarnya.
Pihak Pemkot Makassar menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis BPKP dalam memperkuat tata kelola keuangan.
“Kami berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal keuangan dan juga atensi program kedepan,” Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Pemerintah kota, sangat berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Kami berharap proses ini dapat berjalan bertahap agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ucap Munafri.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar terbuka untuk menerima masukan teknis dari BPKP, termasuk hal-hal yang perlu diadopsi guna memperkuat tata kelola keuangan.
“Jika ada hal yang dinilai penting untuk kami terapkan, kami ingin memahaminya dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi tugas-tugas pemerintahan,” tuturnya.
Tujuannya agar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot mampu bekerja secara profesional dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara yang melewati institusi. Munafri juga menekankan pentingnya arahan berkelanjutan dari BPKP.
“Kami berharap bimbingan terus diberikan kepada seluruh jajaran pemerintah kota, agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan mampu mendukung kinerja Pemkot Makassar di masa mendatang,” tutupnya. (BK)
