TAKALAR, BACAPESAN – Meski ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan di Sulawesi Selatan, pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Takalar hingga akhir Juli 2025 masih belum menunjukkan perkembangan berarti.
Program nasional yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025, ini menargetkan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Salah satu yang dijadikan model percontohan tingkat provinsi berada di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
Peluncuran program ini turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye. Sebagai bentuk dukungan, Gubernur Andi Sudirman mengucurkan dana sebesar Rp 20 miliar ke Pemkab Takalar untuk mempercepat pengembangan koperasi desa.
“Semoga bantuan ini dapat mendorong tumbuhnya koperasi yang kuat dan mandiri di desa-desa, serta menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan di Takalar,” ujar Gubernur Andi Sudirman.
Namun demikian, realisasi program di lapangan masih terkendala. Sebagian besar koperasi desa di Takalar belum mulai beroperasi karena ketiadaan anggaran dan belum turunnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Belum ada anggaran yang turun. Bahkan juknis operasionalnya juga belum kami terima. Jadi kegiatan koperasi belum bisa kami mulai,” keluh beberapa kepala desa saat ditemui, Selasa (29/7/2025).
Pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Takalar, Andi Rijal Mustamin, yang mengatakan bahwa program ini tinggal menunggu pencairan dana tahap pertama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setiap koperasi nantinya akan menerima suntikan dana awal sebesar Rp 3 miliar. Saat ini kita masih menunggu pencairan dari dana pusat,” jelasnya.
Andi Rijal juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru satu koperasi yang telah resmi beroperasi, yakni Kopdes Merah Putih Aeng Batu-Batu. Koperasi tersebut lebih dahulu berjalan karena sudah mengalokasikan dana mandiri sebesar Rp 200 juta melalui Dana BUMDes.
“Desa lain masih menunggu pencairan dana agar bisa mulai bergerak, kecuali Desa Aeng Batu-Batu yang sudah memanfaatkan Dana BUMDes untuk memulai lebih dulu,” pungkasnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun program Kopdes Merah Putih telah dicanangkan dengan seremoni megah, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan teknis dan keuangan.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan program ini benar-benar mampu menjadi pendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sesuai dengan tujuan awal peluncurannya. (Tiro)
