PANGKEP, BACAPESAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkba) Pangkep baru saja meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah. Namun, belum genap sehari usai diresmikan oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), Rabu (30/07/2025), pembangunan gedung ini langsung menjadi sorotan DPRD.
Dalam rapat paripurna DPRD Pangkep, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan bayar dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan yang terletak di belakang Terminal Bungoro.
Anggota Fraksi PPP, Umar Haya, secara tegas menyoroti belum tuntasnya pengembalian dana oleh pihak rekanan, CV LL.
“Kami mempertanyakan komitmen pihak rekanan CV LL dalam mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana temuan BPK,” ujar Umar Haya dalam rapat tersebut.
Ia menyebut, dari total kelebihan bayar sekitar Rp140 juta, baru sekitar Rp10 juta yang dikembalikan, itupun secara dicicil dalam dua kali angsuran.
“Pengembalian baru Rp10 juta dan itu pun dicicil dua kali. Ini sungguh tidak masuk akal. Fraksi PPP mendesak agar pengembalian tersebut segera dituntaskan,” tegasnya.
Umar Haya juga memperingatkan bahwa jika tidak ada itikad baik dari rekanan, DPRD akan meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Sementara itu, dalam sambutannya saat peresmian, Bupati MYL menyatakan bahwa pembangunan gedung perpustakaan ini merupakan bagian dari upaya penyediaan sarana literasi yang representatif, modern, dan inklusif.
“Kita menyadari bahwa perpustakaan bukan lagi sekadar tempat meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat belajar, pusat kegiatan, dan pusat pemberdayaan masyarakat,” kata MYL.
Pembangunan gedung ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan tahun anggaran 2024, dengan total anggaran sekitar Rp10 miliar.
Selain dilengkapi ribuan koleksi buku, gedung ini juga dirancang memiliki laboratorium komputer, ruang baca, kafe dan restoran, perpustakaan milenial, serta teater mini.
Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Pangkep sebanyak 55.000 eksemplar, dengan total nilai mencapai Rp291.500.000. (Atho)
