Bupati Takalar Buka Gelombang Ketiga Pelatihan Digitalisasi Pemerintahan Desa

  • Bagikan

TAKALAR, BACAPESAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali melanjutkan inisiatif besar dalam digitalisasi desa dengan membuka gelombang ketiga kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, Sabtu malam (2/8/2025), bertempat di Hotel Mercure Makassar.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi penting dalam mempercepat kemajuan sektor-sektor strategis di desa, seperti ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga pengelolaan koperasi.

“Inisiatif ini telah memasuki fase ketiga, dengan fokus utama pada penerapan platform digital di seluruh desa di Takalar. Tujuannya bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Takalar akan memantau langsung perkembangan tiap desa melalui sistem digital yang mampu menyediakan data secara real-time. Fokus pengawasan diarahkan pada keterlibatan generasi muda, peningkatan mutu pendidikan, serta produktivitas pertanian.

Ia menambahkan bahwa seluruh pemerintah desa diwajibkan menggunakan sistem pelaporan digital, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Sistem ini memungkinkan pelacakan kemajuan desa dilakukan dengan akurat, efisien, dan terbuka. Ini bukan sekadar program teknologi, tapi perubahan cara berpikir dan bekerja,” tegas Bupati Firdaus.

Pelatihan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menghadirkan pemerintahan desa yang responsif, efisien, dan siap bersaing di era digital. Gelombang ketiga ini diikuti oleh puluhan perangkat desa yang sebelumnya belum terlibat dalam dua fase awal digitalisasi.

Dengan keberlanjutan program ini, Takalar menargetkan seluruh desa di wilayahnya akan terhubung dalam sistem pemerintahan digital paling lambat pada akhir tahun 2025.

  • Bagikan