MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Indikasinya, kata dia, masih banyak terjadi praktik pungutan liar, respons yang lambat, dan pelayanan yang berbelit-belit.
“Ini berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat sehingga menjadi jal serius dalam reformasi birokrasi,” ujar Ma’ruf saat melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Sulsel, Senin (31/1/2022).
Menurut dia, kehadiran mal pelayanan publik (MPP) diharapkan dapat menjawab semua masalah tersebut. Di Sulsel baru tiga daerah yang membuka MPP yakni Kabupaten Barru, Kepulauan Selayan, dan Kota Palopo. Dia berharap, seluruh kabupaten dan kota di Sulsel sudah memiliki MPP hingga 2023.
Selain membahas soal MPP, Ma’ruf juga menyinggung tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia mengatakan, pemerintah akan terus membantu UMKM karena berbagai produk dari Indonesia mulai dilirik oleh pasar internasional.
“Saya berharap ini terus difasilitasi. Dari SDM, packaging, kemasan, legalitas, permodalannya, promosinya, dan juga fasilitasi ekspor. Sisa didorong supaya kualitas produk lebih baik ke depan,” ujar dia.
Adapun mengenai penanganan Covid-19, Ma’ruf mengingatkan bahwa saat ini kasus varian Omicron telah mengalami kenaikan. Sehingga dia meminta pemerintah daerah untuk waspada dan ketat melakukan pelacakan.
“Indonesia tidak ingin terjadi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India. Oleh karena itu kendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” pinta Ma’ruf.
Ma’ruf meminta masyarakat untuk melakukan vaksinasi baik pertama, kedua, hingga vaksin booster agar terbentuk herd immunity. Selain itu, penerapan Peduli Lindungi di berbagai kantor pemerintahan. Dia meminta, tempat umum seperti mal yang tidak menerapkan Peduli Lindungi akan diberikan sanksi tegas hingga penututupan.
“Jangan sampai kita abai sehingga virus ini kembali melonjak seperti sebelum-sebelumnya,” imbuh Ma’ruf. (*)
