MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mulai ‘gerah’ atas ketidakjelasan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif.
Sikap DPRD Sulsel tersebut diwujudkan dalam bentuk surat yang dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dewan meminta, Andi Sudirman harus segera dilantik sebelum 5 Maret.
“Per hari ini (kemarin) kami menyurat dan meminta supaya dilakukan pelantikan gubernur definitif,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, Kamis (24/2/2022).
Menurut dia, belum ada tanda-tanda Istana menjadwalkan pelantikan Andi Sudirman. Padahal, kata dia, sudah satu bulan DPRD Sulsel melakukan rapat paripurna pemberhentian Nurdin Abdullah dan mengusulkan Andi Sudirman sebagai gubernur tetap.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, alasan DPRD meminta agar dilakukan pelantikan gubernur definitif. Menurut dia, Sulsel merupakan provinsi besar dan cukup luas. Selain itu, banyak hal-hal yang strategis untuk segera dilakukan oleh gubernur definitif.
Posisi sebagai pelaksana tugas, kata Ni’matullah, memiliki kewenangan dan kebijakan yang sangat terbatas.
“Jadi pemerintah pusat tidak boleh membiarkan dan menggantung ini barang (pelantikan). Sulsel itu provinsi besar tidak boleh diurus sendiri oleh Gubernur,” ujar dia.
Ni’matullah juga menyebutkan saat ini begitu banyak permasalahan yang sudah hampir dipastikan tidak bisa dikerjakan oleh Andi Sudirman Sulaiman. Sehingga dibutuhkan pendamping untuk menjalankan sisa masa jabatanya ini.
Dia mencontohkan polemik kelangkaan minyak goreng, harga gula pasir yang mulai naik, dan kedelai langka yang memicu harga tahu dan tempe mahal.
“Persoalan seperti ini dibutuhkan tindakan cepat. Seorang pelaksana tugas terbatas langkahnya. Ada persoalan serius akibat putusan pemerintah pusat menjadi tidak bisa disikapi dengan efektif,” ujar dia.
Ketua Demokrat Sulsel demisioner ini pun menyebutkan, bila gubernur masih berstatus pelaksana tugas, maka setiap kebijakan harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Itu dilakukan agar kebijakan yang akan ditempuh dapat diterima.
Ni’matullah juga melihat jika Andi Sudirman Sulaiman saat ini sudah kerepotan khususnya dalam protokoler karena hampir semua aliansi masyarakat, partai politik, kabupaten/kota membutuhkan kehadirannya saat melakukan kegiatan-kegiatan besar. Di sisi lain, di DPRD juga harus dihadiri. Belum lagi lagi bila ada undangan mendadak ke Jakarta.
“Bagaimana tiba-tiba kalau bersamaan jadwal. Aspek protokoler saja butuh pendamping. Beda kalau status gubernur, ada wakil gubernur, yang hadir bisa asisten atau sekretaris daerah. Soal-soal ini perlu dipikirkan serius,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, tak adanya wakil Gubernur sudah hampir dipastikan pemerintah ini tidak efektif dengan cara seperti ini tanpa ada kepastian kapan Andi Sudirman Sulaiman dilantik.
“Pemerintah pusat tidak boleh membiarkan ini. Seolah-olah di Sulsel tidak ada masalah. Jabatan pelaksana tugas ini ini juga sudah hampir satu tahun,” ujar dia.
Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel, Usman Lomta meminta PDI Perjuangan melakukan lobi politik ke Istana untuk mempercepat agenda pelantikan Andi Sudirman Sulaiman. Menurut dia, dari tiga partai pengusung selain PAN dan PKS, hanya PDIP yang memiliki akses ke Istana. Apalagi dalam kabinet diisi oleh beberapa kader PDIP sehingga memudahkan komunikasi untuk mempercepat pelantikan.
“Sekretaris Kabinet) kan orang PDIP yaitu Pramono Anung. Kami kan sudah putus komunikasi dengan pemerintah, PKS apalagi,” ujar Usman.
Anggota DPRD Sulsel ini menyebutkan pihaknya sempat membahas dengan beberapa elit PDIP Sulsel untuk mendorong dilakukan pelantikan sebelum memasuki batas waktu 5 Maret.
“Kami sudah diskusi panjang. Bola ada di Jakarta. Tentu yang punya akses cukup ke sentrum kekuasaan hanya PDIP,” imbuh Usman.
Ketua Bidang Kehormatan PDIP Sulsel, Andi Ansyari Mangkona menuturkan pihaknya tak mungkin melakukan intervensi terkait percepatan agenda pelantikan terhadap Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif.
Alasannya, kata dia, walau PDIP bagian dari partai pendukung pemerintah, namun semua proses yang telah berjalan harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
“SOP-nya di sana juga ada. Tidak bisa juga kami mendorong begitu saja. Walaupun kami juga partai pemerintah, tapi PDI perjuangan tidak pernah memanfaatkan kekuasaan,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel ini menyebutkan bila partainya tak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun partai. Sebab partai berlambang banteng itu itu tidak terbiasa melakukan hal tersebut.
“Tetapi kami hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Kalau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai, itu tidak terbiasa dilakukan,” imbuh Ansyari. (*)
