JAKARTA, BACAPESAN.COM – Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Prof. R. Siti Zuhro meminta para elit politik agar berhenti mengangkat wacana penundaan pemilu.
“Baik partai politik, DPR, DPD RI, MPR RI, dan Pemerintah semestinya berhenti mewacanakan topik-topik yang ujung-ujungnya menciptakan polemik dan kontroversi serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan semata,” kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi virtual, pada Senin 28 Februari 2022 kemarin.
Ia lmengingatkan sejarah politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa wacana-wacana kontroversial yang mengancam demokrasi dan semangat reformasi hanya berujung kekacauan (chaos).
“Kalau dipaksakan chaos, rusuh nanti,” tegas Siti Zuhro.
Dia mengajak seluruh pihak, terutama para elite politik, untuk mengingat kembali amanat reformasi selepas tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Siti Zuhro menjelaskan pembatasan masa jabatan dan pemilu yang digelar sesuai dengan jadwal merupakan upaya untuk memenuhi amanat dan tujuan reformasi, yaitu menciptakan kepastian pada pergantian kepemimpinan di Indonesia.
“Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah bagian dari menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi,” terang Siti Zuhro.
Pakar politik BRIN itu lanjut mengingatkan para elite parpol ada banyak masalah yang lebih mendesak untuk dicari solusinya daripada memikirkan perpanjangan masa jabatan Presiden atau menunda pemilu.
“Jadi, tolong dipikirkan tiap statement (pernyataan dari) elite itu terhadap ketenangan, stabilitas politik, keamanan, dan harmoni di tengah masyarakat,” katanya.
“Perhatikan dampaknya, perhitungkan, betul-betul ditakar bagaimana dampaknya,” tegas dia.
Wacana menunda Pemilu 2024 kembali jadi polemik setelah beberapa pimpinan parpol pendukung pemerintah menyampaikan usulan itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi. (fin/*)
