MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Masalah minyak goreng masih terus berpolemik di masyarakat. Selain ketersediaan stok, harga masih terus jadi keluhan. Bahkan, permainan harga diduga turut melibatkan kalangan sales.
Dugaan adanya permainan sales minyak goreng disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta. Menurut dia, ulah sales turut mempengaruhi satu harga minyak goreng sulit diterapkan menjadi Rp14 ribu perliter.
“Ada pedagang yang mengaku mendapat minyak goreng dari sales dengan harga tinggi. Saat ditanya sales siapa itu, para pedagang mengaku tidak tahu,” kata Arlin pada Harian Rakyat Sulsel, Minggu (6/3/2022).
Arlin mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pengendalian agar minyak goreng bisa dinikmati masyarakat dengan harga murah dan stok yang banyak. Itu sebabnya, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pangan Polda Sulsel untuk mengawasi oknum-oknum yang memanfaatkan program itu untuk disalahgunakan.
“Stok minyak goreng dari distributor tak ada masalah. Penyaluran minyak goreng ke gerai, toko-toko maupun ke pasar-pasar tradisional masih normal,” ujar Arlin.
Arlin menyayangkan adanya pola konsumsi masyarakat yang kerap panic buying sehingga antrean untuk mencari minyak goreng kerap tak terkendali. Bahkan, kata dia, masyarakat sudah ada yang mencari minyak goreng untuk digunakan saat Ramadan.
“Akibatnya, antara suplai dan permintaan dari konsumen biasanya tidak seimbang,” ujar dia.
Rencananya, Dinas Perdagangan Kota Makassar akan menggelar rapat dengan pihak-pihak terkait seperti Satgas Pangan Polda Sulsel juga Dinas Perdagangan Provinsi membahas terkait penerapan harga eceran tertinggi (HET) di pasar-pasar.
“Kami akan koordinasikan karena ini pemantauannya di pasar tradisional masih sulit. Sementara di tokoh ritel itu kuotanya terbatas. Maksudnya itu stoknya kadang dua sampai tiga dus saja dalam per pekan,” ungkapnya.
Ketua Satgas Pangan Polda Sulsel Komisaris Indra Waspada Yudha mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran hukum terkait masalah minyak goreng di Sulsel.
“Kami telusuri sudah sesuai jalurnya. Barang tiba kemudian didistribusikan ke pengecer. Sudah sesuai, malah kalau minyak goreng curah di pasar itu banyak sekali,” ujar Indra.
Kasus minyak goreng yang ada di Sulsel disebut hanya satu, itupun masalah penyaluran yang disalurkan ke industri padahal seharusnya diberikan pada masyarakat.
Pada intinya, kata dia, Satgas Pangan Polda Sulsel juga terus melakukan pengawalan. Apalagi kewenangan pihaknya terletak pada penegakan hukum.
“Kami satgas pangan terkait masalah kebijakan hukum. Apabila ditemukan adanya seperti penimbunan ataupun penyelewengan minyak goreng itu akan kami tindak. Tapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penimbunan,” imbuh Kepala Sub Direkturt Industri Perdagangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel itu.
Dia mengaku telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Provinsi Sulsel membahas masalah minyak goreng yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kemarin sudah RDP dengan Komisi B DPRD Provinsi, bersama degan Pemprov juga dengan rekan-rekan distributor maupun ritel menyatakan bahwa stok minyak goreng di Sulsel sebenarnya cukup, tidak ada kelangkaan. Cuman mungkin memang ada panic buying,” kuncinya. (*)
