MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Gubernur Andi Sudirman Sulaiman belum menetap di rumah jabatan gubernur di Jalan Sungai Tangka. Sudirman masih menunggu gedung putih itu direnovasi dengan menguras anggaran sebesar Rp3,6 miliar.
Besarnya anggaran perawatan rumah jabatan itu mendapat sorotan dari pengamat kebijakan dan keuangan negara, Bastian Lubis. Menurut dia, masih banyak hal yang lebih prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan ekomoni masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Ini wakil kita di DPRD kenapa itu (anggaran) bisa lolos. Angaran ke rumah jabatan harusnya dialihkan. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah legislatif,” kata Bastian, Rabu (23/3/2022).
Menurut dia, anggaran tersebut bisa saja masuk dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2022. Apalagi dalam penyusunannya anggaran renovasi itu dilakukan di masa transisi pemerintahan.
“Kalau diperubahan bisa masuk tapi saya liat kemarin kan waktu dianggarkan ini di masa transisi. Gubenur lalu kena operasi tangkap tangan saat anggaran itu dibahas. Jadi seakan-akan tidak bertuan itu anggaran,” imbuh dia.
Saat ditanyai terkait besaran angaran tersebut, Bastian mengaku tak begitu mempermasalahkan sebab Rp 3,6 Milyar masih terbilang sedikit dari jumlah APBD Sulsel tiap tahunnya sebanyak Rp 12 triliun lebih.
“Kalau saya liat wajar karena anggaran di Sulsel ini kan sampai Rp12 triliun lebih. Terutama untuk pernak pernik di rujab itu yang mungkin hilang atau rusak. Makanya pergantian kepemimpinan itu membuat dampak yang luar biasa,” ucapnya.
Yang jadi soal, kata dia, apabila tiap tahunnya anggaran renovasi rujab terus dilakukan.
“Hal perlu dipertanyakan kalau misalkan tahun lalu masih dia dan tahun ini masih dia itu perlu ditanyakan. Kalau tahun lalu tidak dianggarkan dan sekarang ia, yah bisa jadi. Kan mungkin kalau pergantian pemimpin ada yang hilang atau kurang kan kebiasaan begitu,” terangnya.
Kepala Biro Umum Sulawesi Selatan, Eka Prasetya mengungkapkan renovasi itu dilakukan setelah pihaknya melakukan peninjauan kondisi rumah jabatan, tahun lalu. Menurut dia, rumah itu perlu dilakukan perbaikan khusunya di bagian interior.
“Banyak memang yang butuh perbaikan-perbaikan, khususnya pada interior,” kata Ekoa, Rabu (23/3/2022).
Tak hanya interior, Eka menyebut akan melakukan perbaikan pada dinding yang kerap lembab dan basah di beberapa ruangan. Selain itu, beberapa bagian di lantai satu dan dua sedang diperbaiki termasuk kamar presiden. Beberapa bagian lagi di sisi kanan tengah dalam tahap penyelesaian.
Menurut dia, kondisi di dalam rumah jabatan memprihatinkan. Hal ini harus menjadi perhatian karena menjadi wibawa dari gubernur sebagai kepala daerah. Namun, Eka menegaskan pihaknya tidak melakukan perubahan struktur pada rumah jabatan. Alasannya, rumah jabatan merupakan salah satu cagar budaya.
“Tidak ada perubahan struktur karena bangunan itu merupakan cagar budaya. Maka kami hanya bisa memperbaiki interior saja,” kata dia.
Saat ini yang tengah tahapan penyelesaian yakni sisi sayap kanan. Sementara bagian-bagian rujab yang turut diperbaiki adalah beberapa ruangan di lantai satu dan dua, termasuk kamar presiden.
Perbaikan ini ditargetkan segera rampung agar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dapat menempati rujab saat Ramadan nanti.
“Yang penting kami harapkan juga adalah kepuasan tamu dan masyarakat yang berkunjung,” imbuh dia.
Penganggaran renovasi rumah jabatan ini kontras dengan kondisi infrastruktur di Sulawesi Selatan yang lebih butuh diperhatikan. Berdasarkan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel pada 8 Maret 2022 atau masih sekitar dua pekan lalu, sejumlah infrastruktur jalan mengalami rusak arah di sejumlah kabupaten dan kota.
Seperti di Kabupaten Pangkep yang menghubungkan Kabupaten Bone, Jalan poros Pekkae Barru-Soppeng, Sidrap-Pinrang, Sapaya Malakaji di Kabupaten Gowa dan jalan Poros Hertasning-Pattalassang.
Bukan hanya itu, di Kota Makassar pun demikian. Jalan Poros Antang-Tamangapa yang merupakan kewenangan provinsi sudah beberapa kali ditambal, namun saat hujan turun. Jalan tersebut kembali berlubang. Bahkan masyarakat yang merasa kecewa dengan pemerintah provinsi menanam pohon pisang.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan Biro Umum telah mengusulkan renovasi rumah jabatan pada anggaran pokok dan itu disetujui oleh DPRD. “Kalau yang kami setujui itu Rp 3,7 miliar. Tapi itu semuanya bukan fisik,” ujar dia.
Khusus ruas jalan Antang yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat Makassar, politisi Demokrat ini menyebutkan bila Gubernus Sulaiman ingin berpikir taktis itu bisa dia lakukan karena ada ruang anggaran diparsialkan.
“Kemarin pembahasan APBD 2022 kita di Komisi A mempertanyakan ada anggaran kurang lebih Rp 7 miliar. Anggaran operasional wakil Gubernur, kan saat ini sudah tidak ada wakil gubernur, anggaran itu bisa dimanfaatkan atau dialihkan,” ujar Selle.
Menurut dia, hal itu sisa inisiatif dari Biro Umum dan PUTR untuk melakukan koordinasi dengan persetujuan gubernur hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disinggung soal ruas jalan yang masih rusak seperti Pangkep, Jalan poros Pekkae Barru-Soppeng, Sidrap-Pinrang, Sapaya Malakaji di Kabupaten Gowa dan jalan Poros Hertasning-Pattalassang, Selle menyebutkan anggaran tersebut sudah disetujui tinggal pemerintah provinsi mengerjakan ruas jalan tersebut.
“Semuanya sudah selesai dibahas dan semuanya sudah ada alokasi anggaran sesuai permintaan dinas terkait,” imbuh Selle. (*)
