MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Sejumlah partai di Sulsel menyatakan sikap terang -terangan menolak penundaan Pemilu. PPP dan PKS misalnya. Wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dinilai bukan sesuatu yang urgent dan justru melanggar konstitusi.
Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid mengatakan, usulan yang dilontarkan petinggi PKB, Partai Golkar serta PAN untuk menunda pemilu itu dianggap tidak relevan karena tidak ada alasan yang jelas dan sejatinya demokrasi bukanlah bagian dari problem bagi bangsa Indonesia.
“Sebenarnya kita selalu merujuk konstitusi, kita melihat pada prinsipnya dengan kondisi saat ini, semakin cepat kita adakan pileg/pilkada semakin baik, karena kita tidak bisa nafikkan bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Amri Arsyid, Minggu (27/3/2022).
Amri Arsyid dengan tegas menolak issu penundaan pemilu 2024 maupun pilkada serentak. Menurutnya, sebaiknya agenda ini tidak ditunda atau diundur.
Dimana selain akan menimbulkan dampak kepada agenda-agenda yang lain, apalagi masyarakat berkeinginan pergantian pemimpin nasional.
“Dan masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan adanya perubahan, ada pergantian estafet kepemimpinan. Dan salah satu pintu gerbangnya lewat pileg maupun pilkada,” jelasnya.
Dia menyebutkan, jika penundaan pilkada atau pemilu 2024 juga belum tentu akan memberikan dampak pada kehidupan dan dinamika politik di Indonesia.
“Jadi sangat tidak relevan kalau kita mendukung pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan, karena belum tentu juga ditunda akan lebih baik, bisa jadi ditunda malah akan semakin memburuk, jadi yang pasti-pasti saja,” lanjutnya.
Amri menegaskan, sesuai jadwal yang tekah disepakati KPU dan pemerintah adalah Februari 2024. Tentu dapat hasil lebih baik, walaupun kaitannya dengan anggaran dan sebagainya.
Menurutnya, sekiranya sejak awal penyelenggara dan pemerintah telah mencanangkan akan pileg dan pilkada 2024 tentu anggaran sudah dihitung. Apalagi sekarang dianggarkan saat pandemi, sekarang pasti lebih baik.
“Jadi, kami sama sekali tidak sepakat dengan opsi penundaan itu. DPP PKS instruksikan ke daerah, dari pusat yang diinisiasi oleh fraksi PKS kita semua sudah menyampaikan dan menyerap aspirasi itu,” tegasnya.
“Tentu bahwa seluruh elemen PKS tidak sepakat dengan penundaan dan mendorong schedule pileg dan pilkada disesuaikan dengan yang sudah ditetapkan,” sambung Amri.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara secara tegas mengatakan PPP di pusat dan Sulsel kompak menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024.
“Penundaan pemilu, kalau PPP tentu kita tolak, harus tetap 2024. Sesuai keputusan pemerintah pusat, jadi tidak usah lagi diganggu,” tegasnya.
Menurut anggota DPR RI itu, tentukan kalau secara teknis ketua DPW lebih dan jajaran di Sulsel lebih tahu. Namun, PPP kita mempesiapkan diri dengan target maksimal dari pusat, sebagai daerah yang menjadi barometer pertumbuhan PPP di Indonesia.
“Saya kira target-target itu, kalau kita lihat itu bisa saja. Semisal menjadi pemenang di Sulsel itu mungkin saja tergantung bagaimana pengurus terbaik di daerah untuk di dorong maju pilkada serentak di Pemilu 2024,” jelasnya. (*)
