BPKA Belum Setuju Rel Layang di Makassar

  • Bagikan

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan belum menyetujui model proyek rel yang akan dikerjakan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar mengusulkan rel yang melintas di kota itu berbentuk elevated atau rel melayang.

“Pemerintah kota menyampaikan siap mendukung pengadaan tanah di area Makassar dengan luasan kurang lebih 10 meter untuk kebutuhan rel layang,” kata Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa usai rapat koordinasi konsultasi publik antara pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/4/2022).

Menurut Amanna, pertimbangan pemerintah Kota Makassar mempertahankan desain elevated, salah satunya yakni adnya Perda Tata Ruang Kota Makassar.

“Karena ada gesekan Perda yang perlu diperhatikan, bahwa sudah Perda-nya tata ruang dan segala macam itu bertabrakan kalau menggunakan konsep rel ar grade yang membutuhkan lahan sekitar 50 meter persegi,” imbuh dia.

Amanna menjelaskan kebutuhan luas lahan untuk pembangunan rel kereta api model elevated hanya membutuhkan luas lahan 10 meter persegi. Sementara versi at grade membutuhkan 50 meter persegi.

Mengenai anggaran yang akan membengkak bila memakai desain elevated, Amanna mengatakan, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan.

“Tadi Pak Wali sudah menyampaikan akan berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri dan menyampaikan konsep perlunya rel model elevated,” ujar dia.

Dia mengatakan, siap mengerjakan model rel apapun dari hasil keputusan Kementerian Perhubungan, nantinya.

Dia menyebutkan, untuk tahun ini fokus proyek kereta api di wilayah Makassar baru pada sisi penentuan lokasi untuk pengadaan tanah, sementara untuk konstruksinya baru akan dilakukan pada tahun depan.

“Ini kan proyek strategis nasional (PSN). Konstruksinya baru akan dikerjakan pada tahun anggaran selanjutnya. Jadi sekarang tinggal kami clear-kan dulu untuk lokasi tanahnya,” jelas dia.

Dia pun menampik adanya penolakan dari warga pemilik lahan. Menurutnya, informasi yang diterima oleh pemilik lahan belum utuh sehingga timbul kekhawatiran dari mereka.

“Jadi mereka melihat ada kekhawatiran ketika tanahnya dibanguni jalan kereta api, maka tertutup aksesnya. Jadi memang lebih banyak ketidaktahuan masyarakat mengenai pembangunan yang akan berdampak pada kegiatan mereka. Jadi setelah kami jelaskan, mereka cukup mengerti,” beber Amanna.

Adapun Danny Pomanto menyatakan siap pasang badan menanggung biaya pembebasan lahan kereta api di Kota Makassar. Menurut dia, pembebasan lahan itu akan dilakukan bila pembangunan konstruksi rel kereta api sudah dipastikan menggunakan model elevated.

“Pemkot yang tanggung tanah jalur kereta. Saya sanggup untuk pembebasan lahannya itu yang 10 meter lebarnya, untuk tiang-tiang. Saya sanggup yang penting elevated,” kata Danny.

Danny menegaskan akan segera menemui Menteri Perhubungan untuk mengusulkan pembangunan rel kereta api (RKA) melayang (elevated) khusus di wilayah Makassar sekaligus menyerahkan desain light rail transit (LRT).

RKA melayang disebut pembiayaannya cenderung lebih mahal, namun dengan konsep at grade dapat menimbulkan banyak masalah seperti kemacetan dan banjir.

“Pasti anggarannya besar, tetapi manfaatnya juga lebih besar. Kalau di landed itu banyak juga persoalannya yang tidak terukur. Lebih besar daripada harga konstruksinya. Jadi lebih banyak masalahnya, lebih macet, air terhambat seperti di Barru terhambat sampai banjir,” ujar dia.

Jika menggunakan sistem at grade, maka lebar lahan yang dibutuhkan mencapai 50 meter dengan total luasan lahan yang terdampak mencapai 43 hektare dengan total 115 bidang lahan di 4 kelurahan.

Di sisi lain, jika menggunakan sistem elevated, lebar lahan yang dibutuhkan hanya sekitar 10 meter, sehingga luasan yang sebelumnya dikalkulasi 43 hektare tersebut, kemungkinan besar akan direvisi dan berkurang secara signifikan.

“Jika sudah elevated, maka lebarnya sisa 10 meter, jadi kira-kira sisa 2 kilometer saja yang dibiayai. Lahan lainnya itu kan jadi fasum. Kemudian yang di lintasan laut yang banyak surat-suratnya itu, saya sudah hubungi untuk serahkan ke pemerintah dan mereka sudah setuju,” bebernya.

Meski begitu, Danny mengaku belum bisa merincikan berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk biaya pembebasan lahan.

“Besarannya belum ada karena harus ada surat dulu. Tapi tidak banyak. Saya sudah hitung yang mesti kami bebaskan, kalau yang lain kan masuk fasum,” tutur dia. (*)

  • Bagikan