WAJO, BACAPESAN.COM – Praktek ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu topik dialog pada lanjutan Safari Ramadan Bupati Wajo, Amran Mahmud di Kecamatan Sabbangparu, Selasa (19/4/22).
Amran yang mendengar “curhatan” warga dan nelayan soal penangkapan ikan secara ilegal, langsung memerintahkan Kepala Dinas Perikanan Wajo, Nasfari untuk segera menindaklanjuti. Nasfari memang ikut di rombongan kali ini, mengingat di sejumlah lokasi yang dikunjungi, banyak warga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.
“Saya minta kepada Pak Kadis Perikanan agar menindaklanjuti penyampaian masyarakat ini. Segera berkoordinasi dengan pihak dan stakeholder terkait, termasuk ke Pak Kapolres, kami harapkan bantuannya Pak untuk penanganan ilegal fishing ini,” ucapnya.
Amran Mahmud juga meminta kepada masyarakat, khususnya para nelayan untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran praktek ilegal fishing ini. Sebab selain meresahkan, juga bisa merusak ekosistem perairan dan danau.
Diketahui, beberapa nelayan mengungkapkan jika sering mendapatkan oknum yang menggunakan strum aki untuk mengejutkan ikan, agar mudah ditangkap. Akibatnya, cara seperti itu berdampak pada populasi ikan-ikan kecil dan telur ikan yang tidak bisa berkembang.
Ikan-ikan kecil dan telur ikan menjadi rusak sehingga populasi ikan tidak bisa berkembang dengan baik,” sebut salah seorang masyarakat pada sesi diskusi usai shalat Dzuhur di Mesjid Babussalam Desa Pallimae, Selasa (19/04/2022).
Terkait itu, Kepala Dinas Perikanan, Nasfari mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut. Termasuk meminta sinergitas para nelayan dan warga.
“Kami juga berharap sinergi dari semua, terutama masyarakat atau nelayan. Tetapi masyarakat cukup melaporkan jika menemukan, seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Kita juga akan lebih meningkatkan pengawasan berdasarkan regulasi yang ada,” katanya.
Di dialog yang dipimpin langsung oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud, ikut hadir Ketua TP PKK Wajo, Sitti Maryam, Kepala Dinas PUPRP, Andi Pameneri, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ashar, Kadis Perikanan, Nasfari, Camat Sabbangparu, beberapa kepala bagian, Kapolsek, beberapa kepala desa dan lurah.
Selain soal penangkapan ikan yang ilegal, beberapa permasalahan lain juga ikut dibahas, dan di jawab oleh Bupati, maupun kepala dinas terkait yang ikut di rombongan kali ini. (*)
