MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Kasrudi menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) berhati-hati menentukan lokasi untuk prmbangunan new Balai Kota.
Menurutnya, meskipun banyak pilihan seperti di Kecamatan Biringkanaya, Manggala atau Tallo berada di Pinggiran kota. Namun, lokasi paling cocok menurut politisi Gerindra itu adalah di Kecamatan Panukkang.
“Kalau pembatalan new Balai Kota di Centre Point of Indonesia (CPI). Tapi ada pilihan lain, saya rasa pilihannya lebih baik di daerah Panakkukang. Itu lebih strategis,” ujarnya, Minggu (28/8/2022).
Sekedar diketahui, Pemkot Makassar batal membangun New Balai Kota di Kawasan CPI Makassar.
Keputusan pembatalan lokasi CPI sebagai pembangunan gedung new balai kota untuk kantor Wali Kota dan DPRD itu usai pertemuan antara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Inspektorat Sulsel, Jalan AP Pettarani beberapa waktu lalu.
Kasrudi melanjutkan, sangat menyangkan pembatalan New Balai kota di CPI karena peralihan menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal lain juga kata dia, akibat Pemprov yang sepenuhnya tak bersepakat.
Padahal, kata Kasrudi, kawan CPI sangat layak untuk New Balai Kota. Pasalnya, di sana jauh dari padat penduduk dan banyak alternatif menghindari kemacetan sehingga bisa menjadi pusat perkantoran baru.
“Jadi kalau saya melihat, CPI sebagai pusat kota baru, harusnya memang kantor baru DPRD dan Balai kota di situ. Supaya paling tidak kemacetan tidak lagi di tengah kota, bisa mengurai kemacetan. Harapan saya sebenarnya di situ,” tuturnya.
“Kita punya lahan juga luas sebenarnya, sisa kemarin itu Pemprov serahkan ke Pemkot bahwa lahan fasum di CPI itu harusnya milik Pemkot, kalau itu selesai sebenarnya harusnya pemerintah kota bangun di situ pusat kota,” sambung Kasrudi.
Kendati demikian, ia menilai bahwa Pemkot masih memiliki banyak aset lahan yang kosong. Oleh sebab itu, bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan gedung baru New Balai kota yang telah dicanagkan Wali Kota Danny Pomanto sejak 2018 lalu itu.
“Sehingga tidak boleh sebatas janji. Kita punya lahan juga luas sebenarnya, babyak aset Pemkot di semua kecamatan. Kan bisa dimanfaatkan untuk perkantoran gabungan bersama DPRD,” beber.
Kasrudi menambahkan, jika kelak terwujud pembagunan gedung New Balai Kota, sangat memberikan dampak politif untuk menerima dan menjalankan aspirasi masyarakat.
Apalagi jika area terhindar dari hiruk pikuk kemacetan, ditambah lagi gedung dan fasilitas yang nyaman akan memberikan dampak positif bahi jalanya pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagai legislator, dirinya terus mengawal pembangunan ini agar bisa berjalan sebagai mana mestinya.
“Kalaupun bukan di CPI itu harus kecamatan Panakkukang, jangan di Biringkanaya atau Rappocini karena terkumpul nanti kemacetan tidak bisa mengurai kemacetan.
Pemkot wajib mencari lokasi lain strategis, asalkan lahan itu memadai nanti dibangun pusat pemerintahan. Paling bagus itu kalau dekat dengan kantor walikota, kalau kantor wali kota berdampingan dengan DPRD, maka demonstran hanya sekali demo,” terangnya.
“Semua pembangunan penganggaran mestinya dikoordinasikan ke dewan, apalagi program program strategis, Pak Wali. Memang semestinya di koordinasikan di Dewan, tidak bisa jalan sendiri karena penganggaran di kami, tapi kalau sudah dibangun harus disampaikan ke DPRD,” tutup Kasrudi.
Sekedar Informasi, Pemkot sudah melakukan sayembara untuk merancang desain New Balaikota dan sudah dilaunching pada 2018 lalu.
Kini Wali kota Danny Pomanto tiba-tiba membatalkan impiannya untuk membangun New Balai Kota atau Menara Kembar.
Danny telah merancang konsep bangunannya, terdiri dari 36 lantai.
New Balai Kota didesain lengkap dengan stasiun dan jalur lintas rel terpadu (LRT), ada bukit, hingga basemen untuk parkir kendaraan. Proyek ini diestimasi menelan anggaran Rp2 triliun.
“Kita sepakat RTH, kita cari tempat lain untuk New Balai Kota. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sulsel, lahan seluas 3,3 hektare di CPI milik Pemkot Makassar akan dijadikan RTH,” kata Danny Jumat 26 Agustus lalu. (*)
