MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Fenomena bakal terjadinya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) mengemuka setelah adanya wacana kenaikan BBM jenis solar dan pertalite.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying menyusul isu kenaikan harga BBM subsidi. Dirinya menyebut jika masyarakat panic buying hal tersebut dapat menyebabkan kegaduhan.
“Tolong kepada masyarakat tidak melakukan panic buying, paling tidak, tidak membuat kegaduhan,” ungkapnya Kamis (1/9/2022).
Untuk mencegah adanya oknum yang melakukan penimbunan BBM, Andi Sudirman mengaku Pemprov Sulsel telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas jika ditemukan penimbunan BBM. Pasalnya, kata dia, oknum penimbun ini biasanya menaikkan harga lebih mahal.
“Kami kami sudah koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan kepada penimbun-penimbun yang tidak bertanggung jawab karena penimbun begitu justru membuat semakin mahal harganya dan memicu pemerintah untuk bisa membuat kebijakan yang tidak perlu dilakukan. Kita berdoa mudah mudahan semuanya baik-baik saja,” jelasnya.
Diketahui, meski tidak terjadi kenaikan harga BBM subsidi tetapi pada 31 Agustus 2022 Pertamina mengumumkan adanya penyesuaian harga untuk BBM non subsidi. Tiga jenis BBM non subsidi tersebut yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Penurunan harga pada masing-masing jenis BBM non subsidi tersebut berkisar Rp2000 per liter. Adapun harga terbaru tiga jenis BBM non subsidi yang berlaku di Sulsel yakni Pertamax Turbo sebesar Rp16.250 per liter, Dexlite Rp17.450 per liter, dan Pertamina Dex Rp17.750 per liter. Dimana sebelumnya, harga untuk Pertamax Turbo sebesar Rp18.250 per liter, Dexlite Rp18.150 per liter, dan Pertamina Dex Rp19.250 per liter.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan BBM bersubsidi jenis Pertalite harganya belum naik hari ini (kemarin). Padahal, rumor yang beredar Pemerintah akan memutuskan kenaikan harga Pertalite per hari ini, Kamis 1 September 2022.
Jokowi menjelaskan alasan mengapa harga Pertalite belum jadi naik hari ini. Menurutnya, pemerintah masih menghitung dengan hati-hati harga bahan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite.
“BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Presiden.
Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp41,0 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp502,4 triliun.
Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat. Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.
Sementara itu, ia mengatakan HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini. Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober.
Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bone menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bone, Kamis (1/9/2022).
Setibanya di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone, sejumlah massa melakukan aksi bakar ban sambil meneriaki Anggota DPRD untuk keluar ke depan halaman kantor menemui mahasiswa yang berunjuk rasa dan mengajak anggota DPRD Kabupaten Bone turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat dengan menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Koordinator aksi, Rafli Fasha mengatakan, bahwa ada beberapa tuntutan mereka dalam aksi ini, yakni menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
“Kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akbat pandemi Covid-19. Kami juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (Migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir,” ujar Rafli Hasan dalam orasinya.
Ia juga mendesak DPRD dan Pemda Kabupaten Bone untuk melakukan pengawasan terhadap alokasi pemakaian BBM yang bersubsidi tepat arah dan mendesak DPRD Kabupaten Bone untuk menghadirkan seluruh penanggung jawab SPBU yang ada di Kabupaten Bone.
Kehadiran para pendemo di gedung DPRD Kabupaten Bone direspon cepat oleh Ketua Komisi l dan sejumlah anggota Komisi l DPRD untuk menemui massa diantaranya, H Saifullah, Andi Heryanto Bausad dan H Kahar. Mereka menemui mahasiswa secara lansung di jalan.
Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan yang sempat menemui massa mengaku pihaknya menyatakan sikap ikut menolak wacana kenaikan harga BBM itu.
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan kami di DPRD ini kami tidak punya ruang untuk memutuskan. Namun memberikan dukungan sebagaimana yang disampaikan mahasiswa dengan melakukan koordinasi dengan jaringan fraksi kami di DPR RI,” ujar Irwandi Burhan. (*)
